REGIONAL:
Suara.com - Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang transparan, efisien dan berkelanjutan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali menggelar untuk kedua kalinya pameran E-katalog, Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIEXPO Kemayoran Jakarta pada 29-31 Mei 2024.
Sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengembangan E-Katalog versi 6, sudah diterapkan di 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai piloting. Kelimanya yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Gelaran ICEF menjadi salah satu sarana dalam mensosialisasikan penggunaan E-Katalog versi 6 yang merupakan versi terbaru yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai hasil dari transformasi digital pengadaaan barang dan jasa yang bertujuan lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas serta transparansi dalam proses transaksi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menekankan pentingnya transformasi digital yang diimplementasikan melalui E-Katalog versi 6 untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif. "Pameran ini sangat signifikan karena tidak hanya meningkatkan peluang transaksi bisnis melalui pengadaan pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan layanan bagi seluruh stakeholder. Dengan E-Katalog, sistem pengadaan lebih kompetitif dan transparan sehingga dapat menguntungkan bagi pembeli maupun penjual,"
"Transformasi digital ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan meningkatkan daya saing mereka dalam ekosistem bisnis yang semakin inklusif," tambahnya.
Katalog elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, maupun tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Hal ini turut mencangkup produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lain terkait barang dan jasa.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi mengatakan, E-Katalog versi 6 merupakan langkah maju yang signifikan yang mempermudah para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja Pemerintah. “Melalui fitur baru E-Katalog, pengguna akan lebih cepat menemukan informasi produk yang dibutuhkan, melakukan pembayaran dan memonitor proses transaksi yang sedang berjalan. Bahkan ada fitur audit semacam alarm yang menginformasikan histori transaksi yang telah berjalan. Dari fitur ini diharapkan bisa meminimalisir terjadinya KKN,” ungkap Hendrar Prihadi.
Hendrar Prihadi juga mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mematangkan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang memberikan peluang besar terutama pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-K) dalam proses pengadaan barang dan jasa.”Fokus utama dari RUU tersebut adalah memperkuat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMK-K),” tambahnya.
Menempati area seluas 2500 m2, ICEF 2024 menghadirkan sekitar 82 peserta pameran dari berbagai sektor bisnis, seperti kesehatan, teknologi informasi, fashion, perkapalan, kendaraan, elektronik, alat kantor, tekstil, makanan dan minuman hingga internet service provider (ISP). Antusiasme pelaku usaha pada ajang ICEF 2024 juga dilihat dari penambahan kategori produk dari pelaku usaha yang semakin variatif diantaranya road sweeper, logistic, alat berat, cartridge toner, infrastruktur dan bangunan serta manufacturing.
Selain sosialisasi penerapan E-Katalog, Ketua Panitia ICEF 2024, Kukrit Suryo Wicaksono menyebut, selama tiga hari pameran yang dimulai dari puku l 10:00-17:00 WIB, pelaku usaha dan buyers Pemerintahan akan saling berinteraksi dan bernegosiasi melalui beragam acara, seperti seminar, temu bisnis (business matching), konsultasi, workshop, bimbingan teknis, serta talkshow yang menghadirkan Narasumber dari instansi-instansi terkait.
Sejumlah tema seminar yang diangkat di antaranya membahas tentang Mendorong Kesiapan Pelaku Usaha untuk Memenuhi Aspek-aspek Pengadaan Berkelanjutan Guna Meningkatkan Daya Saing Pelaku Usaha Nasional; Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Daerah Melalui Penerapan Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa; Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa (RUU PBJ) Publik; dan Optimalisasi Penggunaan E-Katalog Lokal Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.
“Kami juga akan mengundang sebanyak 98 anggota dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terdiri dari para Kepala Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan 38 Provinsi anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai visitor serta berbagai lembaga pemerintahan lainnya,” ujar Kukrit.
Didukung oleh Bank Mandiri, BRI dan BSI, ICEF 2024 menjadi ajang pelaku usaha memanfaatkan kesempatan maksimal untuk mempromosikan produk unggulannya. Sejumlah brand yang melakukan presentasi product knowledge diantaranya, ada Link Net Enterprise, Epson Indonesia, Conwood, Chitose, DAC Indonesia, Sharp, Fibernet, Prima Kusuma Raya, ACER, Sinar Baja Electric, Mutiara Fibrind, HP Indonesia & Multi Kharisma Solusindo dan sebagainya.
Direktur Satue Event—event organizer ICEF 2024, Bambang Setiawan optimis gelaran tahun ini bisa mencatatkan transaksi bisnis lebih baik dibanding 2023. Berdasarkan data ICEF tahun 2023, ada lima komoditas unggulan dengan nilai pesanan tertinggi dalam pengadaan barang dan jasa. Pertama, preservasi jalan Bina Marga sebesar Rp 16,1 triliun. Kedua, Fasilitas Kesehatan sebesar Rp 9,3 triliun. Ketiga, obat program jaminan kesehatan Rp 7,6 triliun. Keempat, peralatan Elektronik, IT dan pendukungnya Rp 7,4 triliun, dan kelima kendaraan bermotor Rp 6,8 triliun.
Sebagai gambaran, ICEF 2023 telah menghadirkan 7.792 pengunjung yang terdiri dari Pejabat Pengadaan (PP), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
TERPOPULER