Suara.com - Program makan siang gratis atau makan siang bergizi yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka disorot Morgan Stanley.
Bahkan, Lembaga keuangan Amerika Serikat itu mempertimbangkan untuk menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight, selain dipengaruhi oleh faktor penguatan dolar AS terhadap rupiah.
Pasalnya, program tersebut dikhawatirkan mampu mendomplang perubahan pada arah kebijakan fiskal Indonesia hingga membuat IDR melemah akibat tekanan keuangan negara.
Sementara, penerimaan negara diprediksi juga masih sulit untuk mendukung besarnya beban belanja akibat program makan siang bergizi.
Ruang belanja APBN yang besar pada pemerintahan mendatang juga menjadi perhatian berbagai lembaga internasional.
Bank Dunia sebelumnya juga telah memperingatkan potensi pelebaran defisit anggaran karena kebutuhan belanja yang besar untuk program makan siang gratis.
Anggaran yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis mencapai Rp253,8 triliun per tahun, belum termasuk pembagian susu gratis. Kebutuhan anggaran makan siang gratis ini lebih dari setengah anggaran untuk seluruh program perlindungan sosial tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp496,8 triliun.
Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa calon penerima program makan siang gratis yang telah terdata mencapai 70,5 juta orang, mulai dari bayi lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP).
Airlangga merinci bahwa 70,5 juta calon penerima terdiri dari 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa taman kanak-kanak (TK), 28 juta siswa Sekolah Dasar (SD), dan 12,5 juta siswa SMP yang akan masuk dalam program ini, dengan masing-masing anak mendapatkan makan seharga Rp15.000.
Baca Juga: Profil Condro Kirono, Eks Kapolda Riau Jabat Komisaris Pertamina
Secara terpisah, mantan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen berharap, pemerintah Indonesia benar-benar menyiapkan anggaran secara hati-hati terkait program tersebut.
Ia menekankan agar pemerintah Indonesia tetap mematuhi batas atas defisit maksimal 3% dalam kebijakan yang diterapkan.
Dana Moneter Internasional (IMF) juga memberikan perhatian pada prospek ekonomi Indonesia di tengah masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo.
Saat ini, pemerintah sedang membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2025. RAPBN ini disusun oleh pemerintahan saat ini dan akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru.
RAPBN tersebut juga mengakomodir program-program yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih pada tahun depan.
Untuk diketahui, prioritas anggaran kesehatan tahun 2025 berbeda dari tahun sebelumnya, yang diarahkan untuk mempercepat penurunan stunting serta melanjutkan transformasi sistem kesehatan.
