Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perlu Partisipasi Publik

Suara.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini diusung sebagai ibu kota baru Indonesia yang pintar atau smart city. Kehadiran IKN nantinya diharapkan akan mendorong transisi ekonomi hingga transisi energi yang ramah lingkungan.

Guna membangun dialog dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan IKN, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengadakan diskusi Genposting Temu Influencer “Sejauh Mana Pembangunan IKN”.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Septriana Tangkary pada kesempatan ini menyampaikan pembangunan infrastruktur digital di IKN akan berkenaan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Ekonomi (SPBE) yang dikembangkan oleh Kemenkominfo.

“Sistem Pemerintahan Berbasis Ekonomi (SPBE) ini terkait penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun ada tiga tahap, dengan salah satunya di IKN,” ujar Septriana.

Pada proses perencanaan dan pembangunan IKN, Septriana menekankan tentang partisipasi masyarakat dan inklusivitas. Septriana menjelaskan dalam lampiran Undang-Undang (UU) no. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

“Pemerintah tidak membangun ini sendiri, tetap seluruh masyarakat diajak guyub. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jangan ragu untuk menyampaikan konten positif dan membangun untuk pemerintah,” ajak Septriana.

Terkait dengan pembangunan IKN, Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Kerja Sama dan Ekonomi Kreatif, Otorita Ibu Kota Nusantara, Panji Himawan menyampaikan bahwa terdapat sembilan Wilayah Perencanaan (WP) yang dibuat di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi di IKN dan Indonesia.

Pembangunan IKN dijelaskan Panji, memegang prinsip green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable. IKN diharapkan dapat menjadi sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis inovasi dan teknologi, juga green economy. Sehubungan dengan keberlanjutan alam, Panji menyebut bahwa rehabilitasi hutan akan dilakukan di IKN.

“Terdapat Persemaian Mentawir yang menghasilkan 5 juta bibit, walau masih kurang tetapi akan berkontribusi banyak untuk reforestasi hutan. Karena hutan yang ada saat ini di IKN bukan hutan alam, tetapi hutan industri. Kami akan ganti pelan-pelan kembalikan menjadi hutan alam yang sesungguhnya,” jelas Panji.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Cakra Nagara menjelaskan bahwa pembangunan di IKN oleh PUPR sebesar 42,46 persen per 10 Juni 2024 dengan jumlah 104 paket yang telah terkontrak.

“Untuk pembangunan Istana progresnya telah di 71,82 persen, sedangkan Kantor Presiden progresnya 84 persen, kemudian ada juga Sekretariat Presiden, mess Paspampres, dan pendukungnya dengan progres 89 persen,” jelas Cakra.

Pembangunan IKN, dijelaskan Cakra juga menemui tantangan yang harus memperhatikan aspek lingkungan dan keberlangsungan.

“Kami memperhatikan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, aspek pencemarannya kami tekan seminimal mungkin, dan kami coba kendalikan supaya tidak terjadi pemotongan pohon. Jika ada, harus diganti dengan pohon yang lebih banyak,” tambah Cakra.

Sejalan dengan harapan IKN sebagai kota pintar dan melibatkan partisipasi masyarakat, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso, menyampaikan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki program dari Pemerintah Daerah bernama “Smart Kampung”.

Melalui Smart Kampung, berbagai layanan dihadirkan untuk masyarakat. Budi menyebut ruang lingkupnya mencakup pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, informasi hukum, pendidikan dan seni budaya, juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.