PHK Massal Kimia Farma: 5 Pabrik Tutup, Karyawan Terancam Kehilangan Pekerjaan!

Suara.com - BUMN bidang farmasi, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal karyawan.

Kabar ini sudah dikonfirmasi Dewan Direksi Kimia Farma yang mengumumkan rencana penutupan lima pabrik obat sebagai bagian dari rasionalisasi fasilitas produksi. 

Lima pabrik Kimia Farma tersebut akan ditutup dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun ke depan dengan tujuan menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi bisnis, dan memaksimalkan utilitas pabrik.

Meski kabar PHK massal karyawan Kimia Farma sudah disampaikan, perusahaan hingga kini belum mengungkapkan berapa jumlah karyawan yang akan terdampak.

Tidak hanya PHK massal, perusahaan saat ini juga sedang mempertimbangkan dampak lain dari penutupan lima pabrik obat tersebut. Kimia Farma juga belum mengungkapkan pabrik mana saja yang akan ditutup.

Sebagai informasi, Kimia Farma memiliki sepuluh pabrik obat yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Pabrik Sinkona (Subang), Pabrik Jakarta, Pabrik Banjaran (Bandung), Pabrik Marin Liza (Bandung), Pabrik Lucas Djaja (Bandung), Pabrik Sungwun (Cikarang), Pabrik Phapros (Semarang), Pabrik Watudakon (Jombang), serta dua pabrik lainnya di Semarang dan Bali.

Sebelumnya, Kimia Farma melaporkan kerugian usaha sebesar Rp 1,8 triliun sepanjang 2023, meningkat tajam dari kerugian Rp 126 miliar pada 2022.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kimia Farma, Lina Sari, menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan kerugian operasional ini.

"Ada inefisiensi di pabrik karena kapasitasnya terlalu besar sementara tingkat penggunaannya rendah," kata Lina dalam konferensi pers pada Selasa (25/6/2024) kemarin.

Kerugian juga disebabkan oleh produk yang tidak terjual dan sudah kedaluwarsa. "Komposisi produk di 2023 juga didominasi oleh produk-produk dengan margin rendah," tambah Lina.

Selain itu, terdapat dugaan penyelewengan data atau rekayasa keuangan di Kimia Farma Apotek yang turut merugikan perusahaan.

"Detailnya masih dalam evaluasi dan audit oleh konsultan independen," kata Lina.