Suara.com - Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengkerek naik rasio utang Indonesia hingga 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ditakutkan akan menimbulkan banyak gejolak fiskal, salah satunya terkait nilai tukar rupiah.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memaparkan kenaikan rasio utang hingga 50% akan timbulkan banyak gejolak fiskal.
"Pertama, kepercayaan investor di pasar keuangan bisa turun karena kredibilitas kebijakan fiskal yang diragukan. Apalagi tujuan untuk mendorong rasio utang untuk program konsumtif seperti makan siang gratis," kata Bhima dikutip Senin (15/7/2024).
Yang kedua atas wacana ini akan menimbulkan risiko turunnya rating surat utang yang membuat bunga SBN akan melonjak hingga 100-300 bps dan membuat beban bunga di tahun berikutnya membengkak.
Ketiga, pembayar pajak baik pekerja dan pelaku usaha melihat kenaikan rasio utang akan berkorelasi dengan banyaknya pungutan pajak baru.
"Kalau utang naik, pajak akan tambah naik untuk imbangi kemampuan bayar utang," papar Bhima.
Keempat, pelemahan rupiah akan cukup dalam bisa menembus 18.000-19.400 per dollar AS karena kenaikan utang memicu pelebaran DSR (debt to service ratio) yang berarti kebutuhan valas untuk bayar bunga dan pokok utang dengan penerimaan valas makin tidak berimbang.
Asal tahu saja saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami pelemahan hingga siang hari ini Senin (15/7/2024), dimana kurs rupiah spot melemah 0,25% ke Rp 16.178 per dolar AS dari posisi akhir pekan lalu di Rp 16.137 per dolar AS.
Sebelumnya adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintahan baru akan meningkatkan rasio utang hingga 50% PDB. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program ambisius Prabowo, salah satunya makan bergizi gratis.
"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana," kata Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times, dikutip Kamis (11/7/2024).
Menurut Hashim, Prabowo bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara baik melalui pajak, cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dividen, royalti dan lainnya.
"Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," tegasnya.
TERPOPULER
