Peneliti CORE: Penyesuaian Subsidi BBM Butuh Sasaran yang Jelas

Iwan Supriyatna

Kamis, 15 Agustus 2024 | 16:05 WIB
Peneliti CORE: Penyesuaian Subsidi BBM Butuh Sasaran yang Jelas
Ilustrasi BBM - update harga BBM. (Pexels)

Suara.com - Wacana penyesuaian subsidi BBM dapat menyasar pembatasan kendaraan pribadi roda empat ketimbang untuk seluruh jenis kendaraan.

Skema ini dapat mengarahkan ulang subsidi yang tepat sasaran dan membuka ruang anggaran untuk mengadakan BBM rendah sulfur.

Fakta ini disampaikan oleh peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak.

“Bila penyesuaian diberlakukan pada kendaraan penumpang pribadi yang mengonsumsi 43,1 persen BBM bersubsidi, dampak inflasinya sekitar 0,37 persen,” ujar Ishak di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, skema ini lebih tepat dibanding penghapusan subsidi secara menyeluruh, yang akan menghasilkan inflasi sebesar 5,3 persen.

Ishak mengungkapkan, saat ini populasi kendaraan penumpang pribadi sebanyak 29,7 juta unit. Sementara, jumlah populasi sepeda motor dan kendaraan umum yang sebanyak 113,8 juta unit mengkonsumsi 53,9 persen BBM bersubsidi.

Dia menambahkan,10 persen rumah tangga ekonomi terbawah atau 250 juta orang di Indonesia mengeluarkan ongkos BBM sebesar Rp108.400/bulan, sementara 10 persen teratas mengeluarkan Rp482.700 ribu/bulan.

Namun, menurut Ishak, lantaran pendapatan masyarakat terbawah terbatas, porsi pengeluaran BBM-nya mencapai 7 persen dari pendapatan, sementara penduduk paling kaya hanya 3,5 persen.

“Pengeluaran rumah tangga miskin dua kali lipat dibandingkan penduduk kaya,” ujar Ishak.

baca juga

Penyesuaian subsidi BBM, ujar Ishak, tentu akan memperlebar ruang fiskal pemerintah, sehingga memungkinkan adanya realokasi anggaran untuk pembelanjaan lain seperti untuk infrastruktur, pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

“Bisa juga untuk penyertaan modal negara kepada BUMN. Secara ekonomi akan ada manfaatnya,” kata Ishak.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel Ahmad Safrudin sependapat. Menurut dia, subsidi harus disesuaikan agar bisa diakses oleh orang-orang yang layak memperoleh BBM bersubsidi, terlebih lagi yang kualitasnya sudah ditingkatkan.

“Otomatis, kelompok masyarakat golongan menengah-atas tidak berhak atas subsidi, dan harus bersedia menerima harga BBM yang lebih mahal karena adanya incremental cost atau biaya tambahan,” ujar dia.

Untuk itu, kata Ahmad, pemerintah harus cermat memastikan agar penyesuaian harga BBM tepat sasaran dan menghasilkan dampak inflasi yang minim. Pemerintah juga harus mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi dampak inflasi.

“Misalnya, melalui pembagian bantuan sosial,” ujarnya.

Selaras, Ishak menekankan pemerintah harus turut menyediakan jaring pengaman sosial yang dapat meredam dampak inflasi.

“Terutama untuk masyarakat menengah bawah, dan kelompok yang sebelumnya belum tersentuh bantuan sosial,” katanya.

Dia juga menilai pemerintah harus meningkatkan kapasitas kilang minyak, agar di masa depan dapat memproduksi BBM rendah sulfur di dalam negeri.

Ahmad menyampaikan, penyesuaian subsidi untuk menyediakan BBM rendah sulfur untuk peningkatan kualitas udara sejalan dengan kebijakan pemerintah meningkatkan standar bahan bakar.

Pada 2017, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

Peraturan ini mengatur adopsi standar EURO IV untuk bahan bakar kendaraan, salah satunya tingkat sulfur yang rendah.

Ahmad menyampaikan, hal tersebut salah satu dari lima langkah untuk menekan emisi dari transportasi.

Selain itu ada peningkatan teknologi kendaraan, pembenahan lalu lintas dan transportasi publik, penerapan insentif/disinsentif, dan penegakan hukum.

“[peningkatan kualitas bahan bakar dan teknologi kendaraan] bisa diterapkan secara paralel dengan langkah lainnya, tapi tidak bisa dilewati,” ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bye Polusi! Luhut: Aturan Batas Pembelian Pertalite Rilis Sebelum Pemerintahan Prabowo

Bye Polusi! Luhut: Aturan Batas Pembelian Pertalite Rilis Sebelum Pemerintahan Prabowo

Bisnis | Rabu, 14 Agustus 2024 | 15:17 WIB

Harga Pertamax Naik! BBM di Indonesia vs Malaysia vs Singapura, Siapa Paling Murah?

Harga Pertamax Naik! BBM di Indonesia vs Malaysia vs Singapura, Siapa Paling Murah?

Bisnis | Minggu, 11 Agustus 2024 | 11:52 WIB

Harga Pertamax Naik Rp 13.700 Hari Ini, Apa Penyebabnya? Ini Alasan dan Daftar Perbandingan BBM Lain

Harga Pertamax Naik Rp 13.700 Hari Ini, Apa Penyebabnya? Ini Alasan dan Daftar Perbandingan BBM Lain

Bisnis | Sabtu, 10 Agustus 2024 | 14:29 WIB

Terkini

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 04:35 WIB

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Ekspor Sawit dan Karet ke Eropa Kini Lebih Leluasa Berkat IEU CEPA

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 00:12 WIB

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono:  Bandingkan dengan Provinsi Lain

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono: Bandingkan dengan Provinsi Lain

News | Sabtu, 21 November 2026 | 23:37 WIB

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

VinFast Kumpulkan 500 Tokoh Global Bahas Masa Depan AI dan Mobil Listrik

Otomotif | Sabtu, 21 November 2026 | 23:22 WIB

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

IEU-CEPA Sudah Diteken, Ekspor ke Eropa Tanpa Tarif Sama Sekali

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 22:42 WIB

Erick Thohir Dorong Sanksi Berat! PSSI Kecam Keras Kericuhan Brutal Suporter PSS Sleman

Erick Thohir Dorong Sanksi Berat! PSSI Kecam Keras Kericuhan Brutal Suporter PSS Sleman

Bola | Sabtu, 21 November 2026 | 22:10 WIB

Sabun Cuci Muka Apa yang Cocok untuk Anak 12 Tahun? Cek 3 Pilihan Terbaik Ini

Sabun Cuci Muka Apa yang Cocok untuk Anak 12 Tahun? Cek 3 Pilihan Terbaik Ini

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 21:30 WIB

IEU-CEPA Resmi Diteken, 90% produk Indonesia Bebas Masuk Eropa Tanpa Bea Masuk

IEU-CEPA Resmi Diteken, 90% produk Indonesia Bebas Masuk Eropa Tanpa Bea Masuk

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:23 WIB

Menko Airlangga & Komisioner Maros Sefovi Bahas Pengawalan Implementasi IEU-CEPA

Menko Airlangga & Komisioner Maros Sefovi Bahas Pengawalan Implementasi IEU-CEPA

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:18 WIB

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA serta IPA

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA serta IPA

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:14 WIB

×