Suara.com - Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep kembali melontarkan ucapan kontroversial dengan menyebut akan memberikan hadiah jet pribadi atau private jet kepada para kadernya.
Hadiah ini akan diberikan Kaesang jika para kadernya memenangkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Candaan pun keluar saat para kader mempertanyakan jenis hadiah yang dijanjikan oleh Kaesang. Para kader pun sempat menebak jika hadiah yang akan diberikan yakni berupa sepeda.
Namun Kaesang justru berkelakar jika ia akan memberi hadiah mahal dan mewah.
"Tadi saya bilang hadiahnya mahal, mewah malah mintanya sepeda, saya tadi mau kasih private jet," ucap Kaesang.
Kelakar Kaesang ini sejalan dengan kondisi ekonomi sosial di Tanah Air, khususnya soal ketimpangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Kaesang tak menyadari bahwa jurang ketimpangan ini makin lebar saat dipimpin oleh sang ayah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam sebuah studi terbaru CELIOS bertajuk “Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk si Kaya, Sepeda untuk si Miskin” menemukan bahwa ketimpangan di Indonesia telah berada di titik dimana kekayaan 50 orang terkaya di negeri ini setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat Indonesia.
"Dalam kurun waktu 6 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki kuadriliuner pertama dalam sejarah. Sementara, pada saat yang sama, butuh waktu 133 tahun untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia," sebut laporan CELIOS dikutip Selasa (1/10/2024).
Selain temuan akan lebarnya gap yang dibiarkan terus berjarak antar kelas, studi CELIOS ini juga mengungkap bahwa industri ekstraktif banyak memberi andil pada buruknya kondisi ketimpangan di Indonesia. Dalam laporan ini, CELIOS mengungkapkan bahwa separuh dari 50 orang terkaya di Indonesia terafiliasi dengan bisnis industri ekstraktif.
"Sekalipun industri raksasa ini merupakan kontributor utama pendapatan pemerintah melalui pajak dan royalti, hasil dari aktivitas industri ini acap kali hanya mengalir pada segelintir elit negeri," tulis laporan itu.
Belum kelar mimpi buruk ketimpangan negeri ini, tokoh-tokoh kunci dalam industri ekstraktif juga merupakan orang-orang yang dikenal luas oleh publik. Empat menteri dalam deretan menteri dengan kekayaan diatas Rp1 miliar menikmati keuntungan dari industri pertambangan. Hal ini menunjukkan adanya akses monopoli yang memuluskan akumulasi pendapatan bagi pejabat publik.
Mirisnya lagi, tidak sedikit triliuner di Indonesia yang bertengger dalam kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Ada 17% atau 7 menteri Jokowi yang tercatat memiliki kekayaan di atas Rp1 triliun. Selama periode 2019 sampai 2023, rerata kekayaan menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua mencapai Rp478,17 miliar per orang.
"Akumulai kekayaan para menteri tersebut jika dialokasikan untuk program makan bergizi gratis dapat terdistribusi kepada 32,85 juta anak di seluruh Indonesia," sebut temuan CELIOS itu.
Pedihnya masalah ketimpangan ini juga ditopang oleh kekuatan korporat yang terus menguntungkan para pemilik modal dan menyisihkan kepentingan para pekerja. Di banyak perusahaan besar, paket kompensasi untuk para eksekutif seringkali jauh melebihi gaji para pekerja biasa dan berkontribusi pada akumulasi kekayaan yang besar.
"Sebaliknya, para pekerjanya justru mendapatkan gaji yang tidak dibarengi dengan tambahan insentif yang signifikan. Di kala pemerintah terus merawat triliuner bangsa, masyarakat kecil justru dibiarkan menerjal pahitnya hidup yang terpinggirkan," pungkas laporan itu.
TERPOPULER
