Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti ketimpangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) di kawasan industri yang mengolah produk hilirisasi.
Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024).
Dalam disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia yang dikutip Jumat (18/10/2024), Bahlil menunjukkan adanya ketimpangan DBH disejumlah kawasan industri.
Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam seringkali tidak mendapatkan porsi yang seimbang dari pendapatan yang dihasilkan.
Dalam contoh kasus Halmahera Tengah yang mengolah hilirisasi nikel, dari total pendapatan sebesar Rp12,5 triliun, hanya sekitar Rp2 triliun yang dikembalikan ke daerah.
Padahal, beban tanggung jawab daerah dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri sangat besar.
"Itu mengapa banyak orang daerah berteriak," kata Bahlil.
Bahlil pun mengusulkan agar porsi pembagian DBH produk ekspor hilirisasi ditingkatkan menjadi minimal 30-45%. Tujuannya adalah agar daerah dapat lebih optimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah, harus dibagi DBH oil and gas dan hilirisasi," tuturnya.
Baca Juga: Bahlil: Hilirisasi Nikel di Morowali Bikin Sakit ISPA dan Kualitas Air Buruk
Untuk diketahui, hilirisasi adalah program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah pun terus gencar mendorong program hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, Indonesia tidak lagi sekadar sebagai pemasok bahan baku, namun juga sebagai produsen barang jadi dengan nilai jual yang lebih tinggi.
