Mengenal Regulasi Anti Window Dressing OJK dan Tujuannya

Suara.com - Regulasi baru terkait Anti Window Dressing dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan penngkatan integritas laporan keuangan bank. Salah satu ketentuan dalam regulasi ini adalah larangan bagi pejabat bank dan pihak terkait untuk melakukan praktik manipulasi laporan keuangan, yang dikenal dengan istilah window dressing.

Untuk diketahui, Anti Window Dressing umumnya merujuk pada upaya pencegahan praktik terkait dalam laporan keuangan. Windows dressing adalah upaya manipulasi laporan perusahaan agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Regulasi tersebut yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. Alasan penerbitan regulasi ini yakni pentingnya informasi keuangan dan laporan keuangan bank dalam pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan, yang membutuhkan akurasi dan ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan yang berintegritas.

Berkaitan dengan kebijakan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, berdampak pada peningkatan integritas, tata kelola, dan ketahanan sistem perbankan Indonesia. 

Selain itu, bagi pemangku kepentingan seperti investor, deposan, dan masyarakat umum, informasi dan laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga harus merefleksikan kondisi bank secara akurat.

Dari hasil pengawasan OJK, terungkap bahwa adanya praktik penipuan dalam pelaporan keuangan menjadi salah satu penyebab masalah pada bank hingga izin usahanya dicabut. Selain itu, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam publikasi April 2024 menemukan bahwa beberapa Global Systemically Important Banks (G-SIB) melakukan manipulasi laporan keuangan untuk terlihat lebih aman.

Dengan demikian, melalui regulasi terbaru ini, OJK berusaha mencegah praktik window dressing di sektor perbankan. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, serta Pejabat Eksekutif Bank diharuskan untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan informasi keuangan dan laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, baik melalui manipulasi maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi atau peraturan yang berlaku.

POJK 15/2024 juga memperkuat penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank dengan menerapkan internal control over financial reporting (ICFR), yang diharapkan dapat menjaga keandalan, akurasi, dan konsistensi informasi keuangan serta laporan bank. Aturan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan.

“Akurasi dan ketepatan waktu pelaporan akan menjadi alat bagi otoritas jasa keuangan untuk mendeteksi masalah secara dini serta mengambil tindakan korektif dengan cepat,” kata Dian.

Beberapa poin penting dalam POJK mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank meliputi:

1. Kewajiban bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas serta kebijakan pengendalian internal yang jelas.
2. Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan termasuk pemantauan oleh komite audit.
3. Dukungan dari pemegang saham pengendali terhadap kualitas pelaporan keuangan.
4. Kewajiban pihak terafiliasi untuk tidak melakukan intervensi dalam proses pelaporan.
5. Sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan POJK ini, termasuk denda administratif.
6. Bank diwajibkan menyusun dan menerapkan kebijakan serta prosedur pengendalian internal dalam waktu tiga bulan setelah POJK diterbitkan.
7. Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pejabat eksekutif untuk mencegah kecurangan atau manipulasi dalam laporan keuangan dalam waktu enam bulan setelah POJK diterbitkan.