Dorong Aktivitas Ekonomi, Pemerintah Kejar Pembangunan KEK dan PSN

Suara.com - Pemerintah terus menempuh berbagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Secara kumulatif, hingga Q3-2024, capaian realisasi investasi pada KEK telah menembus angka Rp242,5 triliun, menyerap 151.260 tenaga kerja, dan mampu menarik minat 394 perusahaan atau industri sebagai pelaku usaha.

Sedangkan pada 2024 hingga September, investasi telah terealisasi sebesar Rp68,43 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.169 orang.

Dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas terkait KEK dan PSN di Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan agar KEK tersebut dapat terus didorong untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, terutama investasi yang telah diperoleh dalam lawatan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di sejumlah negara pada beberapa waktu terakhir.

Untuk itu, beberapa investor perlu untuk terus didorong, termasuk terkait dengan data center.

“Kemudian mengenai Proyek Strategis Nasional. Arahan Presiden, Proyek Strategis Nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar, karena direncanakan tahun ini, 18 proyek selesai dan 30 lagi akan selesai di tahun 2025. Tentunya program-program ini dilanjutkan, dan nantinya, apabila ada investasi lain, maka akan dibahas secara lebih detail,” ujarnya.

Lebih lanjut terkait dengan PSN, Menko Airlangga menyebutkan bahwa 18 PSN yang dicanangkan akan selesai pada tahun 2024 terdiri dari bendungan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya.

Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden  untuk dapat melakukan kajian terhadap Giant Sea Wall (GSW). Ke depan, GSW diminta untuk terus didorong dan pembiayaan akan dilakukan dengan mekanisme kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  Arahan juga diberikan Presiden soal pentingnya ketahanan energi dan pangan.