Suara.com - Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2024, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 persen pada 2024 dan 5,1 persen pada 2025.
Sejumlah proyeksi pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan Indonesia masih lebih baik dibandingkan tingkat pertumbuhan kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan kawasan secara umum diperkirakan berkisar 4,8 persen pada 2024 dan melambat ke 4,4 persen pada 2025.
Sementara, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang sejalan dengan visi Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi, serta mendorong sektor-sektor strategis nasional.
Namun, jika tidak didukung dengan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, upaya optimis Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 8% mustahil direalisasikan.
Jika dilihat kebelakang, proyeksi seputar kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya baik-baik saja. Contohnya sektor manufaktur yang padat karya sedang menghadapi tekanan berat yang berimbas pada peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sepanjang semester I/2024 saja, tercatat 32.064 pekerja dirumahkan, naik 21,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sektor manufaktur yang paling parah mengalami PHK masal yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dalam dua tahun terakhir sudah sebanyak 30 pabrik tekstil yang tutup.
Penutupan pabrik tersebut menyebabkan lebih dari 11.000 orang kehilangan pekerjaannya. Pelemahan ini dipastikan meluas ke sektor lainnya seperti Petrokimia yang berimbas pada penurunan permintaan bahan baku aromatik untuk industri tekstil.
Menurut Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), melemahnya industri tekstil pasti akan berdampak pada kinerja industri petrokimia.
Baca Juga: Cadangan Migas Terus Menyusut, RI Terancam Impor Besar-besaran
“Hal ini lantaran, industri petrokimia memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari plastik, tekstil, karet sintetis, kosmetik, bahan pembersih hingga farmasi. Apalagi, turunan aromatik saat ini lebih banyak diserap industri tekstil,” ujar Sekjen Inaplas, Fajar Budiyono dalam acara diskusi Bisnis Indonesia Forum: Dukungan Pemerintah Baru Genjot Manufaktur Petrokimia, ditulis Rabu (27/11/2024).
Saat ini, diperkirakan industri petrokimia menghadapi penurunan tingkat utilisasi pabrik hingga 50 persen. Potensi investasi senilai Rp437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik, menambah tantangan bagi pemulihan ekonomi nasional.
Selain penetrasi barang impor, industri hulu petrokimia pun masih gamang merealisasikan investasi lantaran ketidakpastian kebijakan. Terdapat kebijakan yang diharapkan mampu menopang kinerja, antara lain insentif harga gas bumi hingga kepastian insentif fiskal berupa tax holiday yang belakangan belum disahkan secara resmi.
“Kondisi penurunan dan ketidakpastian petrokimia diperparah dengan penurunan yang terjadi di industri tekstil, sebagai penyerap produk hulu. Utilisasi industri tekstil saat ini sudah berada di bawah level 50%, bahkan banyak yang menutup pabriknya. Ini terbukti, terkonfirmasi dari penerimaan PPN atas tekstil pada 2023 dan 2024 itu mengalami sedikit penurunan dari sisi value rupiahnya,” katanya.
Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), Henry Chevaller, turut meminta pemerintah untuk memberikan kebebasan pajak bagi industri hulu petrokimia sehingga bahan baku yang diproduksi hilir dapat lebih terjangkau.
"Berikan free tax untuk industri petrokimia agar kami bisa menyerap bahan baku yang murah dan menciptakan produk jadi plastik yang murah sehingga mampu bersaing dengan produk jadi yang masuk Indonesia," ujar Henry.
