Suara.com - Pemerintah telah menentukan lokasi tambang batu bara yang akan dikelola organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan. Setelah Nahdlatul Ulama (NU), kini giliran Muhammadiyah siap-siap mendapatkan cuan dari tambang batu bara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas PT Adaro Energy Tbk.
"Kalau NU sudah selesai, Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro (untuk Muhammadiyah)," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Adapun, izin pengelolaan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahwa IUP yang mereka dapatkan berlokasi di tambang batubara di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan luas lahan 26.000 hektar. Lahan yang diberikan merupakan bekas tambang Kaltim Prima Coal (KPC).
"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan. Lokasinya di Kalimantan Timur," ungkap Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin (26/8/2024).
"Iya eks KPC. Jadi relinquish (pelepasan) dari KPC. Luasannya 26.000 hektar," lanjutnya.
Saat ini IUP tersebut sudah disahkan. Rencananya, PBNU akan mulai mengelola tambang pada Januari 2025 mendatang.
Baca Juga: Ojol Besutan Muhammadiyah Tak Pungut Biaya Layanan, Gojek-Grab Patok 30 Persen
