REGIONAL:
Suara.com - Putusan vonis terdakwa kasus korupsi tata kelola niaga Timah di Bangka Belitung menimbulkan polemik. Banyak tokoh yang tak sepakar putusan majelis hakim terhadap para terdakwa khususnya Tamron alias Aon cs.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus vonis 8 tahun penjara terhadap Aon.
Menurut Tokoh Masyarakat Bangka Belitung Elly Rebuin, seharusnya penambang rakyat jangan dikriminalisasi. Sebab, jika penambang rakyat disebut penambang ilegal, maka bisa matikan industri timah di Bangka Belitung.
"Jika penambang rakyat terus disebut penambang ilegal dan pihak penampung dijadikan koruptor dan divonis bersalah maka hentikan saja industri timah di Bangka," ujar Elly seperti dikutip, Selasa (31/12/2024).
Elly menilai, pola seperti ini ke depan akan terus terjadi. Di menjelaskan, akan terus terjadi tuduhan tindak pidana korupsi dan penambang rakyat tetap dituduh illegal meski bekerja dalam kontrak kerja dan IUP yang jelas.
"Konstruksi ini apakah adil dan masuk akal untuk masyarakat Babel? Sudah cukuplah kami menderita. Jadi provinsi termiskin di Indonesia dan terus menerus di cap illegal. Seluruh ketentuan undang-undang telah dipenuhi, jaminan reklamasi sudah dibayar, nyatanya tetap dipidana. Pemerintah gagal melindungi rakyat Bangka Belitung," kata dia.
Dalam kesaksiannya dalam persidangan kasus tersebut, Elly menolak penambang rakyat yang bekerja di IUP PT Timah disebut sebagai penambang illegal. Menurutnya, penambang ilegal adalah mereka yang menambang di hutan lindung atau di areal yang tidak memiliki izin.
Elly juga menyampaikan peningkatan volume produksi dan keuntungan dari kerjasama smelter dengan PT Timah.
"Sebetulnya yang menjadi musuh industri tambang timah itu adalah penyelundup (smokel). Bukan smelter atau tambang timah," jelas Elly.
Salah satu point penting yang tengah diperjuangkan Elly dan Forum Peduli Bangka Belitung adalah mengajukan gugatan hukum terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo, ahli IPB yang menyebut telah terjadi kerugian negara Rp 271 Triliun akibat penambangan di Bangka Belitung.
"Bambang Hero harus bertanggung jawab secara hukum. Karena hitungan dialah satu provinsi jadi korban, ekonomi ambruk, PHK meningkat," pungkasnya.
TERPOPULER