Kementerian PKP Bedah 11.697 Rumah di Kawasan Pesisir

Senin, 17 Februari 2025 | 09:16 WIB

Foto udara rumah dan toko yang rusak akibat kebakaran di Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (13/5/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi pemukiman warga yang terdampak kebakaran Pasar Gembrong dengan konsep kampung warna-warni. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU

Suara.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan.

Enam kawasan itu diantaranya, Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan Slsanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.