Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp16,6 triliun bagi Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk membeli beras/gabah dari petani pada tingkat harga yang ditetapkan.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani,” kata Sri Mulyani dikutip Antara, Selasa (11/3/2025).
Menkeu juga menekankan pengelolaan anggaran itu harus dilakukan dengan profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Alokasi anggaran untuk Bulog itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025. Bulog ditunjuk sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo.
Prabowo telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi serta harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.
Menkeu menyampaikan peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat seiring dengan stabilitas harga beras di pasar.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras.
Di sisi lain, Perum Bulog memastikan penyerapan gabah petani tetap dilakukan secara optimal meski saat Ramadhan, untuk memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah dan mendukung kesejahteraan petani serta stabilitas pasokan beras di Indonesia.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog A. Widiarso mengatakan bahwa meskipun Ramadhan, penyerapan gabah dan beras hasil panen petani dalam negeri tetap dilaksanakan sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan.
TERPOPULER
