REGIONAL:
Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan program cetak sawah yang digelar di wilayah Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, kini dalam proses pengerjaan, dimana ada sekitar 63.000 hektare lahan yang sudah kontrak dari total lahan 75.000 hektare yang direncanakan pada tahun ini.
“Kalau ini berhasil katakanlah 75.000 hektare dikali 3 masa panen maka hasilnya mencapai 2 juta ton. Artinya Kalimantan bisa berkontribusi pada produksi nasional dan itu artinya kita swasembada. Alhamdulillah Ini progresnya sudah bagus dan sudah kontrak 63.000 hektare dan insyaalah bisa selesai tepat waktu,” ujar Mentan saat meninjau lokasi cetak sawah Dadahup, Rabu (19/3/2025).
Menurut Mentan, pengerjaan cetak sawah sudah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pimpinan daerah, Kepala Dinas, Bupati Kapuas, TNI-Polri dan juga kejaksaan daerah yang juga melakukan pendampingan.
“Yang menarik adalah pihak swasta mau terlibat pada hilirisasinya sehingga kita tidak perlu menggunakan anggaran APBN karena semua sudah kompak mau terlibat di sektor pertanian,” katanya.
Sebagaimana yang diungkapkan Mentan Amran, Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan swasembada pada tahun ini karena sektor pertanian terus dikerjakan bersama seluruh pihak.
“Kami mendapat laporan bahwa pendampingan dari seluruh jajaran sangat luar biasa untuk sama-sama memperhatikan dan mengerjakan apa yang menjadi gagasan Bapak Presiden Prabowo,” katanya.
Mengenai hal ini, Mentan bersyukur Indonesia mampu melewati berbagai badai krisis yang menerpa hampir seluruh dunia sehingga kekuatan pangan nasional dalam kondisi baik dan terjaga.
“Rilis BPS mengatakan bahwa produksi beras kita tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Itu menunjukan bahwa lahan ekstensifikasi yang kita kerjakan berhasil. Dan kita lihat inflasi bagus, stok kita sampai tadi malam mencapai 2,2 juta ton artinya produksi kita lompatannya sangat besar,” jelasnya.
Profil Kementerian Pertanian
Kementan adalah kementerian yang membidangi urusan pertanian di Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Pertanian yang sejak 25 Oktober 2023 dijabat oleh Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.
Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia sejak 25 Oktober 2023. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Menteri Pertanian dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019.
Tugas dan fungsi Kementerian Pertanian adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pertanian menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:
- Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian.
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi: Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian.
- Koordinasi Pelaksanaan Tugas: Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian juga memiliki beberapa unit eselon I, antara lain:
- Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Direktorat Jenderal Hortikultura
- Direktorat Jenderal Perkebunan
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Selain itu, Kementerian Pertanian juga memiliki beberapa badan dan pusat, antara lain:
- Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
- Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ***
TERPOPULER