Infografis
INDODAX, sebagai exchange yang teregulasi, secara transparan menerapkan pemotongan pajak final sebesar 0,10% (PPh) dan 0,11% (PPN) dari transaksi kripto. Menurut William, kebijakan ini memberi kepastian hukum bagi investor lokal.
“Dengan adanya pajak final, investor tak perlu lagi khawatir tentang perhitungan pajak capital gain. Hal ini justru memberikan kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi di dalam negeri,” jelas William.
Meski demikian, William juga menyampaikan bahwa besaran tarif pajak atas transaksi kripto sebaiknya dapat ditinjau ulang secara berkala untuk menemukan titik keseimbangan yang ideal.
“Menurut saya, struktur tarif pajak yang ada saat ini sebaiknya ditinjau ulang untuk menemukan titik keseimbangan yang tepat—yakni nilai yang cukup atraktif bagi investor namun tetap optimal bagi penerimaan negara,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa insentif fiskal yang proporsional dapat mendorong investor untuk lebih memilih platform exchange lokal yang teregulasi dibandingkan menggunakan layanan dari exchange luar negeri yang belum tentu mematuhi aturan dalam negeri.
Di akhir sesi, William mengutip laporan dari salah satu perusahaan riset kripto global yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat adopsi kripto tertinggi ketiga di dunia. Dengan 22,9 juta investor kripto per 2024, ia optimistis bahwa masa depan industri ini akan semakin cerah.
“Minat masyarakat Indonesia terhadap kripto sangat tinggi. Kami percaya, dengan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan edukasi yang masif, Indonesia bisa menjadi pusat pertumbuhan kripto di Asia Tenggara,” tutupnya.
