Infografis
Suara.com - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Pekasa Roeslani memastikan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu usaha telah dimiliki penuh Danantara.
Sebelumnya, saham prioritas BUMN dipegang oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Menurut Rosan, keseluruhan jumlah BUMN, anak dan cucu usaha yang dipegang Danantara mencapai 844 perusahaan.
"Setelah di-launching Pak Presiden sejak 21 Maret 2025, seluruh BUMN (anak dan cucu usaha) berjumlah 844 sudah resmi bagian milik dari Danantara," ujarnya dalam Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Senin (28/4/2024).
Menurut Rosan, kehadiran Danantara saat ini memang sangat tepat. Pasalnya, dengan kondisi ketidak pastian akibat perang dagang hingga Geopolitik membuat swmua negara harus mandiri dengan potensi ekonomi yang dimiliki.
"Kondisi iti menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain," ucap dia.
Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi ini menuturkan, kehadiran Danantara merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar Pasal 33, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
"Kita menghormati mekanisme pasar tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional kedepan. Oleh sebab itu kehadiran Danantara kembali lagi adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan," ucap dia
Kepemilikan Saham
Danantara diketahui memang memiliki 99 persen saham seri B di BUMN.Dalam struktur kepemilikan saham BUMN, saham dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni saham Seri A dan saham Seri B.
Baca Juga: Kata Ekonom Asing Soal Danantara, Singgung 4 Triliun Dolar AS Dana Kelolaan
Saham Seri A, yang sering disebut juga sebagai saham dwiwarna, adalah saham istimewa yang memberikan hak khusus kepada negara, seperti hak veto dalam pengangkatan direksi, perubahan anggaran dasar, dan keputusan-keputusan strategis lainnya, dalam hal ini 1 persen Saham Seri A Dwiwarna dipegang oleh Kementerian BUMN.
