REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta pada Kamis 19 Juni 2025. Pemeriksaan Filianingsih terkiat dana korupsi CSR.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada awak media pada Rabu 18 Juni 2025.
“Permintaan keterangan untuk besok (hari ini),” katanya.
Budi menjelaskan bahwa surat panggilan tersebut sudah dikirimkan kepada Filianingsih.
Dia akan dimintai keterangan soal kasus dugaan korupsi terkait penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) dari BI. Lantas seperti apakah sosok Deputi BI Filianingsih Hendarta?
Dalam hal ini, Filianingsih Hendarta, perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, itu menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Ia dilantik setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan secara musyawarah oleh Komisi XI DPR pada 2023.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, Filianingsih dmemiliki harta sebanyak Rp 191 miliar.
Rinciannya, Filianingsih memiliki tanah dan bangunan sebanyak 32 bidang senilai Rp 175 miliar.
Kemudian, terdapat pula alat transportasi dan mesin yaitu mobil dengan jenis BMW SUV tahun 2017 senilai Rp 335.000.000; mobil jenis DFSK pick up tahun 2020 seharga Rp 75.000.000.
Lalu, kendaraan roda empat jenis Mercedes Benz S450 L4 matic (V223) tahun 2023 senilai Rp 2.900.000.000; serta mobil Alphard Micro tahun 2023 dengan harga Rp 1.540.000.000. Total dari kendaraan milik Filianingsih yakni sebesar Rp 4 miliar.
Selain itu Filianingsih turut memiliki surat berharga sebesar Rp 6 miliar, kas sebanyak Rp 8 miliar. Dia juga mempunyai utang sebesar Rp 3 miliar.
Profil Filianingsih Hendarta
Filianingsih lahir di Surabaya pada 1963 silam. Wanita yang akrab disapa Fili ini, menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang hukum di Universitas Airlangga pada 1985. Kemudian, pada 1992, Fili melanjutkan studinya di bidang economics & finance di Boston University, Amerika Serikat.
Di dunia perbankan, Fili mengawali karier di BI pada 1986. Kala itu, jabatan yang diembannya adalah staf Departemen Internasional BI. Kemudian, dia pindah ke kantor perwakilan Surabaya.
Dari situ, kariernya mulai menanjak. Dia pernah dipercaya sebagai kepala departemen pengelolaan moneter periode 2013-2015 dan kepala departemen kebijakan makroprudensial (2015-2019).
Sebelum dilantik menjadi deputi gubernur BI, jabatan terakhir dia adalah kepala departemen kebijakan sistem pembayaran sejak 2019.
Semasa berkarier di BI, ada beberapa terobosan yang dilakukannya. Dia merupakan sosok di balik peluncuran beberapa infrastruktur sistem pembayaran yang telah dirilis BI. Sebut saja QR Indonesia (QRIS) dan Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast).
Kedua platform pembayaran tersebut membuat kemajuan BI, terutama di bidang sistem pembayaran.
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 merupakan percepatan transformasi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan melalui sejumlah langkah, a.l. implementasi Standar Nasional Open API yang mendorong sinergi bank dan fintech; penyusunan conseptual design BI Fast dan perluasan cakupan peserta BI-FAST hingga mencapai 87%; dan implementasi QRIS antarnegara Thailand, Singapore, Malaysia dan Jepang sebagai bagian road to regional payment connectivity.
Di mana QRIS sangat memungkinkan transaksi pembayaran antar penyelenggara sistem pembayaran yang lebih luas, dan tentunya mudah diakses masyarakat. Bahkan, QRIS saat ini sudah bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di luar negeri, seperti di Malaysia dan Thailand.
Sedangkan BI Fast telah memberikan alternative transfer antarbank yang lebih terjangkau. Di mana biaya transfer menggunakan BI Fast sebesar Rp2.500 per transaksi. Ini hampir sepertiga biaya transfer online saat ini sebesar Rp6.500 per transaksi
Selain itu, Fili memimpin Proyek Garuda Digital Rupiah untuk untuk menjaga kedaulatan Rupiah di era digital termasuk penyusunan whitepaper.
Dalam tugasnya, dia juga mendorong proyek implementasi digitalisasi jalan tol, digitalisasi bansos nontunai dan digitalisasi transportasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait.
TERPOPULER