Nggak Perlu Khawatir, Beras Oplosan Ternyata Aman Dikonsumsi

Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyatakan masyarakat tidak perlu risau dengan adanya beras oplosan di ritel modern. Menurutnya, beras oplosan ini bukan tidak layak untuk dikonsumsi, justru masih aman untuk masak oleh masyarakat.

Dia menerangkan, beras oplosan memang secara mutu, memang melanggar aturan. Akan tetapi, beras oplosan ini karena beras dengan kualitas medium, tapi dijual dengan harga beras premium.

Dengan begitu, meski beras patahan atau broken di dalam kemasan cukup tinggi, tetapi masih tetap layak dikonsumsi.

"Tetapi kita lihat kondisi pada saat kita cek, itu broken-nya ada yang sampai 40 persen, ada 50 persen broken-nya. Ada 30 persen, 35 persen, nah itu yang terjadi. Tapi itu semua untuk dikonsumsi itu aman, baik, nggak masalah. Hanya saja harganya terlalu tinggi dibanding kualitasnya, itu aja," ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Ia melihat, dengan adanya isu beras oplosan di ritel membuat masyarakat kini beralih untuk membeli beras. Saat ini, bilang Amran, masyarakat justru berbondong-bondong membeli beras di pasar tradisional.

"Kami baru baca dari media bahwasannya penjualan di pasar tradisional meningkat, karena beralih, karena bisa lihat langsung. Nah ini fenomena menarik, sangat bagus. Itu sangat bagus untuk didorong," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang, Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan pemerintah tidak menarik beras oplosan dari ritel atau pasar tradisional.

Namun, dia meminta produsen beras yang memiliki merek terindikasi beras oplosan harus menurunkan harga. Adapun, acuan harga beras premium atau Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 14.900 per kilogram.

"Enggak ditarik (beras oplosan). Tapi turunkan harga," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Zulhas mengingatkan, produsen jangan bermain-main dengan beras oplosan. Menurutnya, beras itu menyangkut orang banyak, karena merupakan makanan utama masyarakat Indonesia.

"Sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main ini sudah 14 (perusahaan)," ucapnya.

Zulhas menuturkan, jika memang masih nakal dan ingin bermain-main, pemerintah tidak tinggal diam untuk membawa ke ranah hukum.

"Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas," katanya.