Jadi Menteri Pengabdi Terlama, Ingat Lagi Prestasi dan Kontroversi Sri Mulyani Selama Jadi Menkeu

Suara.com - Nama Sri Mulyani Indrawati selalu menjadi sorotan dalam dunia ekonomi Indonesia. Perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 ini tercatat sebagai Menteri Keuangan dengan masa pengabdian paling panjang, menjabat di era tiga presiden berbeda: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), hingga Prabowo Subianto.

Selama hampir dua dekade, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok tegas dalam menjaga disiplin fiskal dan dipercaya dunia internasional. Namun, di balik prestasinya, ia juga tak lepas dari berbagai kontroversi yang mengguncang karier politiknya.

Lantas, apa saja prestasi dan kontroversi Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan?

Prestasi Sri Mulyani

1. Era Presiden SBY (2005–2010)

Sri Mulyani pertama kali dipercaya sebagai Menteri Keuangan pada 2005. Beberapa pencapaiannya antara lain:

- Reformasi pajak dan bea cukai: melakukan modernisasi sistem perpajakan dan memberantas praktik korupsi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

- Stabilitas ekonomi: menjaga defisit anggaran tetap rendah dan memulihkan kepercayaan investor pasca krisis 1998.

- Pengakuan internasional: dinobatkan sebagai Best Finance Minister in Asia oleh Euromoney (2006) dan masuk daftar 100 Most Powerful Women versi Forbes (2008).

2. Era Presiden Jokowi (2016–2024)

Setelah sempat menjabat Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani kembali ke Indonesia pada 2016. Di era Jokowi, prestasi pentingnya meliputi:

- Mengelola APBN saat pandemi Covid-19: memastikan anggaran kesehatan dan bantuan sosial tetap berjalan meski defisit melebar.

- Pembiayaan infrastruktur: mendukung pembangunan infrastruktur besar-besaran melalui skema kreatif tanpa membebani APBN sepenuhnya.

- Reformasi Pajak 2021: meluncurkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), memperkenalkan pajak karbon, serta memperluas basis pajak.

- Penghargaan dunia: berkali-kali terpilih sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur Pasifik versi Global Markets.

3. Era Presiden Prabowo (2024–2025)

Meski hanya menjabat singkat, Sri Mulyani tetap menjadi figur kunci dalam transisi pemerintahan.

- Menjaga kepercayaan investor: keberadaannya dipandang sebagai jaminan stabilitas fiskal.

- Mengawal APBN 2025: fokus pada pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo, termasuk makan bergizi gratis dan penguatan pertahanan.

Kontroversi Sri Mulyani

1. Era Presiden SBY

- Kasus Bank Century (2008): pemberian dana talangan Rp6,7 triliun memicu polemik politik besar. Meski tidak terbukti bersalah, namanya lekat dengan kasus ini.

- Kepergian ke Bank Dunia (2010): keputusan meninggalkan kabinet untuk bekerja di Bank Dunia dituding sebagian pihak sebagai bentuk “menghindar” dari polemik Century.

2. Era Presiden Jokowi

- Pajak sembako: rencana pengenaan PPN untuk sembako dalam draft UU HPP sempat memicu protes publik, hingga akhirnya dibatalkan.

- Utang negara naik tajam: saat pandemi, defisit melebar dan utang melonjak, meski dianggap perlu untuk menyelamatkan ekonomi.

- Kasus Rafael Alun dan Mario Dandy (2023): gaya hidup mewah anak pejabat pajak membuat publik geram dan menilai Kemenkeu gagal menjaga integritas aparat.

- Isu harta pejabat pajak dan bea cukai: muncul gelombang tagar #CopotSriMulyani karena dinilai tak mampu mengawasi bawahannya.

3. Era Presiden Prabowo

- Benturan fiskal dengan program Prabowo: Sri Mulyani dikabarkan berbeda pandangan soal pembiayaan program makan bergizi gratis yang butuh anggaran besar.

- Gejolak sosial terkait perpajakan: protes masyarakat atas gaya hidup pejabat pajak makin menekan posisinya.

- Pencopotan pada September 2025: akhirnya digantikan Purbaya Yudhi Sadewa setelah gelombang protes besar, termasuk peristiwa penjarahan rumahnya.

Sri Mulyani dikenal sebagai teknokrat andal yang menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia. Namun, di sisi lain, kebijakan tegasnya kerap menimbulkan gesekan, baik di level politik, birokrasi, maupun masyarakat.

Di era SBY ia bersinar sebagai pembersih birokrasi, di era Jokowi sebagai pengelola fiskal saat pandemi, sementara di era Prabowo, ia menjadi simbol kredibilitas yang akhirnya harus lengser karena tekanan politik dan sosial.

Sri Mulyani adalah contoh nyata bahwa seorang pejabat publik bisa dipuji karena prestasi internasional, tetapi juga disorot tajam akibat kontroversi dalam negeri. Namanya akan selalu tercatat dalam sejarah ekonomi Indonesia, baik sebagai Menteri Keuangan dengan prestasi gemilang maupun sebagai sosok penuh kontroversi.