Menkeu Purbaya Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Tembus 5,5 Persen

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memasang target tinggi di akhir tahun. Purbaya yakin bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5,5 persen pada kuartal IV tahun 2025, sebuah lonjakan signifikan yang ia klaim ditopang oleh strategi intervensi fiskal pemerintah.

"Pertaruhan saya, triwulan keempat (2025) kita harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5 persen," kata Purbaya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Purbaya menegaskan, keyakinannya ini bukan tanpa dasar. Dua jurus utama yang menjadi penopang adalah kebijkan guyuran Rp200 triliun ke bank BUMN. Purbaya mengklaim kebijakan ini telah berhasil meningkatkan likuiditas perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan uang primer yang melonjak menjadi 13,2 persen (year on year).

Selain itu pemberian stimulus Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total anggaran Rp30 triliun yang akan mulai terasa di tingkat konsumsi masyarakat.

"Harusnya sih kita bisa di atas 5,5 persen. Untuk saya penting, karena kalau di atas 5,5 persen, Presiden (Prabowo Subianto) mau kasih saya hadiah. Gak tau hadiahnya apa, paling dikasih selamat," kelakar Purbaya, menunjukkan optimisme yang santai namun tegas.

Purbaya menambahkan, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat menjelang akhir tahun ini. Likuiditas perekonomian terus meningkat sejalan dengan kebijakan moneter yang longgar dan ekspansi likuiditas.

"Likuiditas perekonomian juga meningkat sejalan dengan kebijakan moneter longgar dan ekspansi likuiditas, dengan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai 8 persen year on year pada September 2025. Lebih tinggi dibandingkan 6,5 persen year on year pada Juni 2025," bebernya.

Rapat KSSK terbaru yang dihelat pada 31 Oktober 2025 juga menghasilkan kesepakatan untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar-lembaga anggota KSSK, yakni Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), demi menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah target pertumbuhan ambisius tersebut.