Peruri dan BPS Mulai Integrasikan Keamanan Digital untuk Data Statistik Nasional

Suara.com - Peruri dan Badan Pusat Statistik (BPS), secara resmi memulai kolaborasi strategis untuk memperkuat infrastruktur data nasional.

Pertemuan bertajuk “Penyelarasan Program Kerja Peruri terhadap Rencana Strategis BPS” yang digelar di Kantor Peruri Jakarta, menandai langkah awal menuju data-driven economy yang tangguh, akurat, dan aman.

Sinergi ini menjadi sangat penting mengingat Peruri kini mengemban amanat sebagai penyelenggara GovTech Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, yang bertugas memastikan keamanan dan integritas aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, menegaskan bahwa BPS adalah mitra kunci dalam memastikan validitas data. “Kami berharap langkah dan program kerja Peruri semakin selaras dengan rencana strategis BPS dalam memperkuat pilar kedaulatan data dan transformasi digital nasional,” ujarnya, dikutip Rabu (19/11/2025).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyoroti peran BPS yang krusial dalam mengukur 10 indikator sasaran visi Indonesia Emas 2045. BPS kini berfokus pada transformasi digital melalui sistem FASIH, Data Center tersertifikasi ISO, hingga Program Desa Cantik.

Kolaborasi antara Peruri yang ahli dalam digital security dan BPS sebagai produsen data resmi negara, diarahkan pada empat fokus utama:

1. Pengamanan Publikasi BPS: Memastikan dokumen statistik yang diakses publik merupakan rilis resmi dan tidak dimodifikasi.
2. Otentikasi Data Mikro: Menjamin data yang diterima peneliti berasal dari sumber tunggal terpercaya (DMS BPS).
3. Penguatan Keamanan Sistem Internal: Meliputi penguatan sistem FASIH dan Data Center BPS.
4. Integrasi Sensus Ekonomi 2026: Memastikan keamanan dan integritas volume data digital terbesar sepanjang sejarah aktivitas usaha nasional.

Sinergi ini diharapkan menjadi model kerja sama strategis yang mampu menciptakan ekosistem data yang berdaulat, terpercaya, dan terintegrasi, menjadikan data sebagai kompas utama bagi kebijakan pembangunan nasional menuju tahun 2045.