- Presiden menginstruksikan percepatan reformasi struktural pasar modal melalui demutualisasi dan peningkatan free float minimal 15 persen.
- Pemerintah berkomitmen menindak tegas praktik manipulasi harga atau goreng saham dan mewajibkan keterbukaan identitas pemilik manfaat akhir.
- Instruksi diberikan untuk menjamin operasional bursa tetap normal selama masa transisi kepemimpinan OJK dan BEI.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi pasar modal Indonesia yang sedang mengalami masa-masa sulit pada empat hari terakhir.
Airlangga mengatakan Presiden mendesak percepatan reformasi struktural pasar modal lewat demutualisasi, peningkatan likuiditas lewat aturan free float 15 persen, dan pemberantasan praktik manipulasi termasuk goreng saham di PT Bursa Efek Indonesia atau BEI.
"Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu malam (31/1/2026).
Pemerintah juga akan memperketat regulasi terkait transparansi kepemilikan saham dengan mewajibkan keterbukaan identitas pemilik manfaat akhir (beneficial ownership).
"Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern," ujar Airlangga.
Terkait adanya praktik manipulatif dalam pasar modal domestik, Airlangga menegaskan pemerintah tidak akan pernah mentoleransi.
"Terkait dengan penertiban praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," ujarnya.
Menurut Airlangga cara-cara tersebut bukan hanya berdampak pada harga sama, tapi juga ekonomi nasional.
"Dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun Foreign Direct Investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah akan mendukung penuh upaya penegakan hukum terkait adanya manifulasi saham.
Baca Juga: Apa Kata Pemerintah Soal Drama Bursa? Mensesneg Ungkap Pelajaran dari Mundurnya Iman Rachman
"Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, POJK, undang-undang jasa keuangan yang berlaku. Pemerintah akan mendukung penuh proses hukum agar berjalan sesuai dengan aturan," katanya.
Terkait stabilitas dan keberlanjutan pasar modal, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, jajaran pengurus OJK, dan Bursa Efek Indonesia untuk menjamin operasional bursa tetap berjalan normal di bawah kepemimpinan transisi. Instruksi tersebut menekankan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan keuangan maupun pasar modal.
Kepada para investor domestik dan mitra internasional, Preiden Prabowo menyampaikan pesan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat serta tangguh.
"Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia," ujar Airlangga menyampaikan pesan Prabowo.
