Rosan Roeslani Tegas Bantah: Tak Ada Rencana Rombak Direksi dan Komisaris Bank Himbara

Suara.com - CEO Danantara Rosan Roeslani keras membantah isu dirinya akan merombak jajaran direksi maupun komisaris bank yang berstatus badan usaha milik negara atau BUMN.

Isu perombakan direksi maupun komisaris bank yang masuk dalam himpunan bank milik negara atau himbara itu mencuat serta menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai pucuk pimpinan di lembaga yang kini memegang kendali atas operasional dan saham mayoritas BUMN, Rosan memastikan isu perombakan tersebut tidak memiliki landasan kuat di internal manajemen Danantara.

"Saya tegaskan, kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tak ada pembicaraan mengenai perombakan," kata Rosan ditemui di Wisma Danantara, Minggu (1/2/2026).

Rosan menambahkan, meskipun Danantara memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan jika diperlukan, fokus lembaga saat ini bukanlah pada penggantian personel secara mendadak.

Menurutnya, setiap langkah strategis yang menyangkut struktur kepemimpinan akan melalui proses konsultasi yang mendalam dan terukur.

"Secara prosedural, kami pasti akan selalu berkonsultasi bila harus ada perbaikan. Tapi intinya, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai perombakan," kata Rosan.

Bantahan ini disampaikan Rosan berulang kali guna memastikan tidak ada simpang siur informasi yang dapat mengganggu kinerja bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

"Saya tegaskan sekali lagi, belum ada pembicaraan itu," kata Rosan menegaskan untuk ketiga kalinya.

Duduk perkara

Untuk memahami pentingnya pernyataan Rosan, publik perlu melihat konteks perubahan besar dalam tata kelola perusahaan negara di Indonesia.

Danantara (Daya Anagata Nusantara) telah bertransformasi menjadi institusi super-holding yang mengelola kekayaan negara, mirip dengan model Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia.

Sebagai pengelola operasional sekaligus pemegang saham terbesar BUMN, Danantara memegang mandat untuk meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) dan memastikan efisiensi di seluruh lini bisnis negara.

Dengan posisi strategis ini, setiap isu mengenai pergantian jabatan di tingkat direksi perbankan akan langsung berdampak pada kepercayaan pasar modal, mengingat sebagian besar bank Himbara adalah perusahaan publik (Tbk).

Isu perombakan ini menjadi menarik karena sumber awal wacana disebut berasal dari Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai koordinasi antar kementerian dalam kabinet, terutama terkait urusan ekonomi dan korporasi negara.