Wanti-wanti IMA Soal Rencana Pangkas Kuota Batu bara-Nikel 2026: Investasi dan Ekspor Taruhannya

Suara.com - Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (IMA) mewanti-wanti pemerintah terkait rencana pemangkasan kuota produksi batu bara dan nikel pada tahun 2026.

Kebijakan ini dinilai berisiko mengganggu iklim investasi hingga stabilitas pasokan pasar global.

Meski belum diketuk secara resmi, kuota produksi batu bara tahun 2026 diproyeksikan merosot ke level 600 juta ton, turun drastis dibanding realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Setali tiga uang, kuota nikel juga diprediksi menyusut ke kisaran 250-260 juta ton, jauh di bawah angka RKAB 2025 yang sebesar 379 juta ton.

Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menyatakan, pihaknya menghargai upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Namun, ia menekankan pentingnya pelibatan pelaku industri sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

"Pembatasan produksi perlu dilaksanakan melalui proses yang inklusif dengan melibatkan masukan dari para pelaku industri, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung,” ujar Sari dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (12/2/2026).

Risiko Investasi dan Ancaman Kompetitor Sari membeberkan sejumlah risiko yang mengintai jika pemangkasan dilakukan secara agresif. Pertama, ketidakpastian ini akan mengganggu perencanaan jangka panjang perusahaan, mulai dari keputusan investasi hingga pengelolaan operasional di lapangan.

Kedua, kebijakan ini berpotensi mencederai komitmen kontrak penjualan yang telah disusun matang oleh perusahaan berdasarkan dinamika pasar global. Ketiga, efek domino di sektor sosial dan ekonomi daerah juga menjadi sorotan, terutama terkait penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemangkasan produksi juga menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya,” tambah Sari.

Ancaman Hilirisasi Khusus di sektor nikel, IMA mengkhawatirkan pemangkasan kuota akan mengganggu kepastian suplai bagi industri hilir di dalam negeri yang saat ini tengah digenjot pemerintah.

IMA berharap ada ruang diskusi konstruktif agar kebijakan kuota 2026 tetap selaras dengan kepentingan nasional tanpa mengorbankan stabilitas industri, kepastian hukum, serta daya saing global Indonesia.