Raksasa Jepang Tokyo Gas & Hanwa 'Geruduk' Pohuwato, Ada Apa?

Suara.com - Dua perusahaan raksasa asal Jepang, Tokyo Gas Co., Ltd. dan Hanwa Co., Ltd., menyambangi Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Senin (2/3/2026) Kedatangan para petinggi perusahaan Negeri Sakura ini bukan tanpa alasan, mereka datang untuk mengecek langsung operasional PT Biomasa Jaya Abadi (PT BJA).

Sebagai pembeli (buyer) utama produk wood pellet dari PT BJA, Tokyo Gas dan Hanwa ingin memastikan bahwa investasi yang mereka kucurkan berjalan di atas rel regulasi yang benar.

Rombongan asal Jepang ini diterima langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga. Dalam audiensi tersebut, mereka mencecar sejumlah pertanyaan kritis mulai dari aspek legalitas perizinan, dampak sosial, hingga komitmen lingkungan perusahaan.

Bupati Saipul menegaskan bahwa PT BJA adalah investor yang patuh aturan. "Proses perizinan PT BJA telah melalui mekanisme evaluasi administratif dan teknis sesuai regulasi yang berlaku," tegas Saipul.

Tak hanya soal dokumen, pihak Jepang juga menaruh perhatian besar pada isu lingkungan. Menanggapi hal itu, Pemkab Pohuwato menjamin pembukaan lahan dilakukan bertahap sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan langsung diikuti penanaman kembali pohon Gamal. Area konservasi seperti sempadan sungai pun dipastikan tetap terjaga.

Kehadiran PT BJA nyatanya membawa angin segar bagi ekonomi lokal. Investasi di sektor biomasa ini tercatat menjadi salah satu mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Seperti telah mempekerjakan lebih dari 1.500 orang warga lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi Pohuwato hingga menyentuh angka 9% dan menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan untuk masyarakat sekitar.

"Angka (9%) tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ini hasil sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," tambah Saipul.

Dalam pertemuan tersebut, pihak pembeli juga menanyakan bagaimana cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Pemkab menjelaskan bahwa jalur komunikasi dibuka secara transparan. Masyarakat bisa datang langsung ke Kantor Bupati, DPRD, atau dinas terkait untuk berdialog tanpa birokrasi email yang rumit.