- Pemerintah berencana menerapkan WFH sehari sepekan bagi ASN dan swasta pasca Lebaran 2026 untuk meredam lonjakan subsidi BBM.
- Pengamat UGM menilai efektivitas WFH diragukan karena risiko penyalahgunaan menjadi WFE dan berdampak pada UMKM sekitar.
- Disarankan pemerintah lebih fokus membatasi BBM subsidi ketat yang berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp120 triliun.
Suara.com - Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, yang berujung pada penutupan efektif Selat Hormuz, mulai menghantam kawasan Asia secara brutal.
Dari New Delhi hingga Manila, otoritas setempat kini berjibaku menerapkan langkah darurat guna melindungi konsumen dari lonjakan harga minyak dan ancaman kelangkaan energi yang kian nyata.
Badan Energi Internasional (IEA) menyebut situasi ini sebagai "gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global."
Tidak seperti AS atau Eropa yang memiliki sumber energi beragam, Asia sangat bergantung pada impor yang melintasi Selat Hormuz—jalur vital yang mengangkut seperlima pasokan minyak dunia.
Dilansir via NBC, pemandangan warga yang mengantre panjang di stasiun pengisian gas menjadi pemandangan harian di Nepal.
Mereka membawa tabung gas merah yang kosong, sementara perusahaan minyak negara hanya mengizinkan pengisian setengah kapasitas guna memperpanjang ketersediaan stok LPG.
Kondisi serupa terjadi di India, importir LPG terbesar kedua di dunia. Fenomena panic-buying melanda warga setelah harga minyak mentah Brent melonjak di atas US$ 100 per barel pada Jumat (20/3).
Pemerintah India terpaksa menggunakan kewenangan darurat untuk memerintahkan kilang memaksimalkan produksi LPG demi menjamin stabilitas pasokan ke sektor esensial seperti rumah sakit.
Meskipun otoritas Mumbai, Bharat Petroleum, telah menghimbau warga melalui platform X untuk tidak mempercayai rumor dan memenuhi SPBU secara tidak perlu, tekanan terus meningkat.
Negara tetangga seperti Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa bahkan telah melayangkan permintaan bantuan pasokan energi kepada New Delhi.
Langkah Ekstrem di Asia Tenggara dan Timur
Negara-negara Asia Tenggara turut merespons krisis ini dengan kebijakan efisiensi yang ketat:
Bangladesh: Menutup universitas dan memajukan libur Idulfitri lebih awal demi menghemat listrik dan bahan bakar.
Filipina: Menerapkan kebijakan empat hari kerja bagi pegawai pemerintah.
Vietnam: Menghimbau warga untuk bekerja dari rumah (WFH) dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
TERPOPULER
