Kronologi Sepatu 'Sekolah Rakyat' Rp27 M Viral, Hingga Klarifikasi Gus Ipul dan Stradenine

Suara.com - Transparansi anggaran negara kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada proyek pengadaan sepatu siswa untuk program Sekolah Rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemsos).

Berdasarkan data yang beredar, Kemsos mengalokasikan anggaran sekitar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat pada tahun 2026.

Jika angka tersebut dirinci, maka biaya per pasang sepatu diasumsikan mencapai Rp700 ribu, sebuah nominal yang dianggap tidak wajar oleh banyak pihak untuk ukuran sepatu sekolah.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan tanggapan cepat terkait polemik ini.

Ia menegaskan bahwa seluruh alokasi dana dalam program tersebut semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Gus Ipul menyatakan bahwa angka Rp700 ribu tersebut masih merupakan alokasi awal yang bersifat dinamis.

“Untuk penganggaran nanti detailnya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya. Tapi pada dasarnya penganggaran kita semua untuk siswa. Semua untuk siswa,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya terbatas pada pengadaan sepatu.

Dana tersebut dirancang untuk mencakup berbagai kebutuhan dasar siswa lainnya agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Menurutnya, cakupan pembiayaan meliputi pemenuhan pangan hingga kebutuhan operasional lainnya.

“Intinya, penganggaran di Sekolah Rakyat itu semua adalah untuk kebutuhan siswa, di samping untuk kebutuhan operasional. Kebutuhan siswa apa saja? Untuk makan, untuk minum, untuk seragam, ya termasuk sepatu, dan lain sebagainya,” katanya.

Terkait kekhawatiran masyarakat akan potensi penyimpangan, Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Menteri Sosial telah berkomitmen untuk tidak terlibat langsung dalam proses teknis pengadaan.

Ia berjanji akan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur hukum dalam proses tersebut.

Polemik Brand Stradenine dan Klarifikasi Pemilik

Kegaduhan di media sosial semakin memuncak setelah beredar sebuah foto yang memperlihatkan Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tengah memberikan sepatu kepada sejumlah siswa. Sepatu dalam foto tersebut diduga kuat merupakan produk dari merek lokal, Stradenine.

Temuan netizen menunjukkan bahwa sepatu dengan model yang sama dijual di berbagai marketplace dengan harga berkisar antara Rp170 ribu hingga Rp180 ribu.

Selisih harga yang mencapai lebih dari Rp500 ribu per pasang ini memicu reaksi keras dari warganet. Menanggapi namanya yang terseret dalam pusaran polemik, pihak pemilik brand Stradenine akhirnya merilis klarifikasi resmi pada Minggu (3/5/2026) melalui media sosial mereka untuk meluruskan dua poin utama:

• Foto yang beredar memang menampilkan salah satu artikel produk mereka dengan harga asli Rp179.900.
• Stradenine menegaskan tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam proyek pengadaan sepatu yang sedang diberitakan tersebut.

Hasil Penelusuran dan Reaksi Publik

Klarifikasi dari pemilik brand tersebut seolah mengonfirmasi keresahan publik mengenai adanya selisih anggaran yang sangat besar. Beberapa netizen mulai mengalkulasi potensi kerugian negara jika angka Rp700 ribu tetap dipaksakan dalam realisasi pengadaan tersebut.

Salah satu komentar yang viral menyebutkan bahwa selisih harga tersebut dapat membebani APBN secara signifikan jika dikalikan dengan puluhan ribu siswa.

Namun, di tengah panasnya perdebatan, muncul fakta baru dari hasil penelusuran tim redaksi. Foto viral yang memperlihatkan Gus Ipul dan Khofifah membagikan sepatu Stradenine ternyata merupakan foto lama yang diambil pada Mei 2025.

Foto tersebut awalnya dipublikasikan oleh BIROHUMASPROVJATIM dan kini diunggah ulang oleh pihak-pihak tertentu.

Meskipun foto tersebut adalah dokumentasi lama, publik tetap menuntut transparansi penuh terkait rincian anggaran Rp27,5 miliar untuk tahun 2026 agar tidak terjadi praktik mark-up yang merugikan keuangan negara di masa mendatang. Gus Ipul sendiri kembali mengingatkan agar seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.