REGIONAL:
- KPK melakukan kajian terhadap anggaran pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar untuk mencegah potensi korupsi.
- Sektor pengadaan barang dan jasa memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan berbagai modus penyimpangan yang sering terjadi selama ini.
- Menteri Sosial berkomitmen mengawal proses pengadaan secara transparan dan akan melaporkan segala bentuk pelanggaran kepada aparat penegak hukum.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp 27 miliar. Angka itu memunculkan dugaan harga sepatu Sekolah Rakyat mencapai Rp 700 ribu per pasang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Dengan begitu, kata Budi, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi.
“Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan,” kata Budi kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan data penindakan KPK 2004–2025 mencatat sebanyak 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan.
Modus perkara tersebut disebut sebagai yang terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.
Budi menyebut KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI).
“Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori ‘waspada’,” ujar Budi.
“Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos hanya berada di angka 67,66,” tambah dia.
Kemudian, di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen pakar atau ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya akan langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum bila menemukan adanya pelanggaran pada pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu sekolah.
“Untuk penganggaran nanti detilnya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya, tapi pada dasarnya penganggaran kita semua untuk siswa. Semua untuk siswa. Untuk harga, tentu ya itu nanti kan alokasinya. Nah nanti kan ada proses lelang dan lain sebagainya, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” kata Gus Ipul melalui media sosial resminya di Instagram.
“Intinya penganggaran di Sekolah Rakyat itu semua adalah untuk kebutuhan siswa, di samping untuk kebutuhan operasional,” tambah dia.
Ia memastikan bahwa pelaksanaan program ini akan dikawal secara baik agar tidak ada pelanggaran. Menurut Gus Ipul, pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat.
“Kerjanya diawasi tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapapun. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen untuk tidak akan ikut-ikut dalam proses pengadaan,” tutur Gus Ipul.
“Lakukan sesuai prosedur, sesuai ketentuan yang ada. Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tandas dia.
TERPOPULER
