Badan Ekspor Mirip Orde Baru? Ekonom CELIOS Wanti-Wanti Risiko Monopoli dan Rente Negara

Suara.com - Rencana pemerintah membentuk badan ekspor nasional menuai kritik tajam dari kalangan ekonom. Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai skema tersebut berpotensi mengulang pola tata kelola ekonomi era Orde Baru yang sarat monopoli dan rente.

Bhima menyoroti rumor pembentukan badan ekspor komoditas yang disebut akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Badan itu dikabarkan bakal mengendalikan ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, hingga hasil tambang.

Menurut Bhima, mekanisme tersebut mengingatkannya pada pola perdagangan cengkeh melalui BPPC pada era Orde Baru yang kala itu identik dengan dominasi negara dan kelompok tertentu.

“Ini sebenarnya mengulang BPPC cengkeh era Tommy Soeharto dulu zaman Orde Baru. Semua ekspor mau dipusatkan, dikendalikan pada trader yang dikuasai negara,” kata Bhima kepada Suara.com, Senin (19/5/2026).

Ia menilai narasi yang dibangun pemerintah memang terdengar positif, mulai dari peningkatan nilai tambah ekspor hingga dorongan kemandirian energi nasional. Namun, di balik itu, Bhima melihat adanya potensi perpindahan keuntungan dari sektor swasta ke lembaga yang dikendalikan negara.

“Seolah untuk meningkatkan nilai ekspor dan manfaat bagi negara. Tapi sebenarnya ini rente. Rentenya ingin diamankan oleh negara,” ujarnya.

Bhima juga mempertanyakan kapasitas dan tata kelola lembaga yang nantinya mengelola ekspor satu pintu tersebut. Ia menilai belum ada jaminan keuntungan yang diambil negara benar-benar akan kembali kepada masyarakat.

“Pertanyaannya, yang ngurus kompeten atau tidak? Dan apa jaminan margin yang selama ini dinikmati swasta lalu dinikmati pemerintah untuk kesejahteraan rakyat? Enggak ada,” katanya.

Ia bahkan menyinggung tata kelola lembaga investasi negara yang selama ini menjadi sorotan publik. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memperbesar kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

“Danantara aja begitu, apalagi ini,” ucap Bhima.

Lebih jauh, Bhima menilai kebijakan yang terlalu dominan menempatkan negara sebagai pemain utama ekonomi dapat memicu ketakutan di kalangan investor dan pelaku usaha. Ia menyebut Indonesia berisiko bergerak menuju praktik state capitalism atau kapitalisme negara.

“State capitalism ini bukan hal yang bagus. Persaingan usahanya jadi bermasalah,” ujarnya.

Bhima mengingatkan pemerintah agar berhati-hati agar tidak mengulangi kegagalan model badan terpusat seperti BPPC yang menurutnya pernah berujung pada krisis ekonomi.

Sebelumnya, rumor pembentukan badan ekspor komoditas disebut turut memicu kekhawatiran pasar dan menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir. Dalam skema yang beredar, seluruh perusahaan komoditas diwajibkan menjual produknya melalui badan ekspor tersebut. Hingga kini belum ada kepastian apakah lembaga itu akan berada di bawah Danantara atau berdiri secara terpisah.