GSMS 2026 Soroti Tantangan Komunikasi Pemerintah di Tengah Fragmentasi Media

Suara.com - Perubahan lanskap media yang semakin terfragmentasi mendorong pemerintah untuk beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Tantangan tersebut menjadi fokus utama dalam gelaran Government Social Media Summit (GSMS) 2026 yang berlangsung di Garuda Spark Innovation Hub, fX Sudirman, Jakarta, Selasa (9/6).

Ajang yang menjadi wadah kolaborasi, pertukaran gagasan, dan penghargaan bagi para praktisi media sosial pemerintah ini kembali digelar berkat kolaborasi agensi kreatif digital Awrago dan perusahaan analisis media sosial NoLimit Indonesia. Seperti tahun sebelumnya, GSMS 2026 juga mendapat dukungan dari Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia.

Mengusung tema "Navigasi Komunikasi Pemerintah: Tetap Tepercaya di Tengah Era Fragmentasi Media", GSMS tahun ini membahas strategi menjaga kredibilitas dan konsistensi pesan pemerintah di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.

Dewan Pembina GSMS, Karina Kusumawardani, mengatakan forum ini diharapkan menjadi momentum bagi humas pemerintah untuk memperkuat strategi komunikasi yang efektif sekaligus efisien.

"Di tengah fragmentasi media yang semakin kompleks, menjaga konsistensi pesan dan identitas komunikasi menjadi tantangan yang harus dijawab bersama," ujar Karina.

Menurutnya, instansi pemerintah perlu mengombinasikan pendekatan komunikasi konvensional dan digital agar program serta kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Pemerintah harus lincah memadukan rilis pers, konten media sosial yang dinamis, hingga sosialisasi tatap muka. Inovasi komunikasi ini krusial untuk menciptakan respons yang adaptif dan mendongkrak keterlibatan masyarakat secara organik," katanya.

Sementara itu, CEO NoLimit Indonesia, Aqsath Rasyid Naradhipa, menyoroti kemunculan fenomena homeless media dan berbagai entitas media nonkonvensional yang semakin berpengaruh dalam membentuk opini publik.

Menurut Aqsath, media nonkonvensional berkembang pesat karena mampu menghadirkan perspektif yang berbeda dan lebih sesuai dengan preferensi generasi muda yang cenderung mengonsumsi informasi secara cepat, ringkas, dan terdesentralisasi.

"Entitas media nonkonvensional ini berkembang pesat karena berhasil mengisi kekosongan sudut pandang, khususnya bagi demografi muda yang lebih menyukai informasi yang terdesentralisasi dibanding format berita tradisional," ujarnya.

Ia menilai perubahan pola konsumsi informasi tersebut menuntut pemerintah untuk membangun komunikasi yang lebih dinamis serta menjalin kemitraan yang adaptif dengan ekosistem media modern.

Aqsath menegaskan, kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan berbagai kanal media baru diperlukan untuk memperkaya diskursus publik sekaligus mencegah semakin tajamnya polarisasi di ruang digital.

Melalui GSMS 2026, para praktisi komunikasi pemerintah didorong untuk merumuskan strategi baru agar pesan-pesan publik tetap relevan, dipercaya, dan mampu menjangkau masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital yang terus berubah.