- Harga gas non-HGBT naik, industri tertekan hingga ancam PHK.
- Bahlil cari formula harga baru bersama Pertamina dan pelaku usaha.
- DPR ingatkan 55 ribu pekerja terancam kehilangan pekerjaan.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait lonjakan harga gas industri yang dikhawatirkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur. Pemerintah memastikan pasokan gas nasional masih aman, namun mengakui adanya kenaikan harga pada industri yang tidak masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Bahlil menjelaskan, kenaikan harga gas tidak terjadi pada seluruh sektor industri. Industri yang memperoleh fasilitas HGBT masih menikmati harga gas yang telah mendapatkan dukungan pemerintah, sementara industri non-HGBT harus mengikuti harga pasar.
"Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Karena ada dua, ada HGBT yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu yang harga umum," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, lonjakan harga gas dipicu oleh menurunnya produksi dari sejumlah sumur gas domestik, terutama di wilayah Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat pasokan harus ditopang dengan pengiriman gas alam cair (LNG) dari daerah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
Penggunaan LNG lintas pulau tersebut menyebabkan biaya distribusi dan logistik meningkat sehingga berdampak pada harga gas yang diterima industri.
Di tengah kekhawatiran pelaku usaha, Bahlil mengaku telah bertemu dengan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja untuk membahas persoalan tersebut. Pemerintah kini tengah menyusun skema harga yang dinilai mampu menjaga daya saing industri tanpa mengganggu keberlanjutan pasokan energi.
Kementerian ESDM juga melakukan pembahasan teknis bersama Pertamina guna mencari titik temu terkait harga gas yang dianggap ideal bagi dunia usaha.
"Saya kan sudah rapat sama mereka, sama asosiasi, sama buruh sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan," kata Bahlil.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memperingatkan lonjakan harga gas industri dapat berdampak serius terhadap sektor manufaktur. Ia menyebut sedikitnya 55.000 pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani.
Isu ini mengemuka saat Dasco berkomunikasi dengan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, di sela kegiatan Rakernas KSPI di Jakarta pada Selasa (23/6/2026).
Kekhawatiran itu diperkuat pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, yang mengungkapkan harga gas industri melonjak drastis dari USD 6 menjadi USD 23 per MMBTU.
Menurut Andi Gani, lonjakan biaya energi telah menekan operasional sejumlah pabrik. Bahkan dua pabrik keramik besar di Bekasi, yakni Granito dan sejumlah fasilitas manufaktur lain, disebut telah menghentikan operasinya. Kondisi serupa juga berpotensi dialami oleh Milan Keramik dan Mulia Keramik apabila harga gas tetap berada di level tinggi.
Pelaku industri kini menanti langkah konkret pemerintah untuk menekan harga gas agar aktivitas produksi tetap berjalan dan ancaman PHK massal dapat dihindari.