REGIONAL:
- Lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran untuk program koperasi desa.
- Pengamat dan pakar ekonomi mengkritik penggunaan metode militer dalam pelatihan manajerial koperasi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan sipil.
- Koalisi masyarakat sipil mengecam kebijakan tersebut dan mendesak pemerintah menghentikan keterlibatan militer dalam pengelolaan sektor ekonomi sipil nasional.
Ketua Umum YLBHI, M. Isnur, menyatakan bahwa tidak ada relevansi keilmuan maupun metodologi praktis antara ketahanan fisik militer dengan kecakapan mengelola keuangan.
Karakter militer yang bertumpu pada kepatuhan mutlak dan komando berjenjang dinilai bertolak belakang dengan ekosistem koperasi yang mengedepankan pemikiran kritis, inovasi , dialog, serta asas pengambilan keputusan secara partisipatif.
"Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," kata Ardi Manto Adiputra dari Imparsial.
Koalisi mendesak pemerintah untuk menghentikan keterlibatan TNI dalam program ekonomi ini karena terindikasi melanggar mandat tugas pokok dan fungsi TNI yang diatur dalam undang-undang.
Menanamkan budaya militer ke organisasi sipil dikhawatirkan hanya akan membentuk pola manajemen yang otoritatif, antipati terhadap evaluasi , dan mengikis kelenturan organisasi yang sehat.
TERPOPULER