REGIONAL:
- Lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran untuk program koperasi desa.
- Pengamat dan pakar ekonomi mengkritik penggunaan metode militer dalam pelatihan manajerial koperasi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan sipil.
- Koalisi masyarakat sipil mengecam kebijakan tersebut dan mendesak pemerintah menghentikan keterlibatan militer dalam pengelolaan sektor ekonomi sipil nasional.
Suara.com - Jumlah peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) kini menjadi lima orang.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen Ketut Gede Wetan, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dari seluruh jajaran kementerian dan panitia atas wafatnya para pemuda tersebut.
Adapun kelima korban yang gugur dalam rangkaian pelatihan ini di antaranya Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, serta Nola Dya Sari.
Insiden fatal ini memicu gelombang penolakan keras dari berbagai analis keamanan , pakar ekonomi, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Mereka menilai metode komando angkatan bersenjata sama sekali tidak cocok diterapkan kepada elemen sipil, khususnya bagi para calon pengelola lembaga keuangan mikro desa .
Ruang Sipil Tersedot Militerisasi: Kritik dari Pengamat dan Pakar Ekonomi
Pengamat militer terkemuka, Jaleswari Pramodhawardhani, mempertanyakan urgensi kebijakan yang memobilisasi sekitar 30.000 calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke dalam barak militer.
Menurutnya, tata kelola usaha kerakyatan memerlukan kompetensi manajerial spesifik yang seharusnya dibina oleh instruktur non-militer .
"Pertanyaan besar saya adalah mengapa kawan-kawan TNI ini, militer ini memasuki wilayah-wilayah, ruang-ruang sipil? Kalau untuk koperasi kenapa enggak diserahkan kepada masyarakat sipil?" ujar Jaleswari pasca-peluncuran buku biografi tokoh militer di Jakarta.
Jaleswari menambahkan bahwa mencetak sumber daya manusia yang cakap mengelola unit ekonomi tidak bisa disamakan dengan instruksi baris-berbaris fisik.
Alih-alih meningkatkan produktivitas, pemosisian prajurit di ranah domestik sipil justru dikhawatirkan dapat memicu gesekan sosial horizontal di tengah masyarakat .
Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar.
Media menilai dalih pembentukan karakter dan mental kepemimpinan tidak harus mengadopsi gaya militer. Calon manajer koperasi dinilai jauh lebih tepat jika digembleng melalui inkubator bisnis, lembaga pelatihan wirausaha, atau institusi akademis yang kompeten di bidang tata kelola organisasi .
Kecaman Koalisi Masyarakat Sipil: Bertolak Belakang dengan Prinsip Koperasi
Sikap penentangan masif juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan . Gabungan lembaga hak asasi manusia seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, dan Amnesty International Indonesia mengutuk keras jatuhnya korban jiwa, yang disebut sebagai buah pahit dari pemaksaan doktrin pertahanan ke dalam sektor ekonomi sipil.
TERPOPULER