Menkeu Purbaya Resmi Tetapkan Daftar Batubara yang Dibatasi Ekspornya

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat pengawasan ekspor batubara melalui regulasi baru yang menjadi landasan hukum bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengawasi lalu lintas ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 31/MK/BC/2026 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Juni 2026. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengawasan atas pembatasan ekspor batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara.

Langkah ini menandai penguatan tata kelola ekspor batubara nasional di tengah upaya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap komoditas strategis sekaligus memastikan seluruh aktivitas ekspor memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Dalam konsideran KMK dijelaskan bahwa aturan tersebut diterbitkan setelah Kementerian Perdagangan menyampaikan salinan Permendag Nomor 15 Tahun 2026 kepada Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan terhadap barang yang dikenai larangan dan pembatasan (lartas) ekspor.

Melalui aturan baru itu, DJBC memperoleh kewenangan untuk mengawasi ekspor berbagai jenis batubara yang masuk dalam kategori pembatasan. Daftar komoditas tersebut tercantum dalam lampiran KMK, mulai dari antrasit, batubara untuk bahan bakar, berbagai jenis batubara lainnya, lignit, hingga gambut dalam berbagai bentuk.

Ruang lingkup pengawasan juga diperluas. Tidak hanya mencakup ekspor langsung ke luar negeri, pengawasan turut berlaku terhadap pengeluaran komoditas dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang ditujukan ke luar daerah pabean.

Pemerintah juga mempertegas persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi eksportir. Seluruh komoditas batubara yang termasuk dalam pembatasan hanya dapat diekspor apabila perusahaan telah memiliki status Eksportir Terdaftar (ET) Batubara atau Surat Keterangan sesuai ketentuan, serta dilengkapi Laporan Surveyor (LS) sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 15 Tahun 2026.

Kewajiban tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2026 dan menjadi syarat utama sebelum ekspor dapat dilakukan.

Di saat yang sama, KMK Nomor 31/MK/BC/2026 juga mencabut ketentuan sebelumnya mengenai pembatasan ekspor batubara yang tercantum dalam Lampiran KMK Nomor 24/MK/BC/2026. Regulasi lama tersebut masih mengacu pada Permendag Nomor 23 Tahun 2023 beserta perubahan-perubahannya.

Dengan pencabutan aturan lama, seluruh mekanisme pengawasan, pembatasan, serta persyaratan ekspor batubara kini mengacu sepenuhnya pada Permendag Nomor 15 Tahun 2026.