- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis dari Rp335 triliun menjadi Rp270 triliun.
- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya lebih efisien dan akuntabel.
- Kementerian Keuangan kini memperketat pengawasan penggunaan anggaran di daerah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mencegah potensi penyimpangan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kalau anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal mengalami efisiensi besar-besaran karena sudah diperintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Menkeu Purbaya menyatakan kalau MBG yang dijalankan Badang Gizi Nasional (BGN) itu memang program andalan Prabowo yang saat ini tidak bisa dihapus. Untuk itu Pemerintah harus menjalankannya, tapi juga membuatnya lebih efisien.
"Hanya saja memang pelaksanaannya, banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki," katanya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, dikutip Senin (6/7/2026).
Sebagai bukti, Purbaya menyebut anggaran MBG sudah dipotong dari sebelumnya Rp 335 triliun menjadi Rp 270 triliun. Ia memastikan kalau BGN bakal kembali memangkas anggaran MBG.
"Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden. Itu, jadi enggak usah takut. Kalau program pertama pasti banyak bolongnya," lanjutnya.
Purbaya mengklaim kalau dirinya menjadi satu-satunya orang yang berani mendatangi BGN. Ketika pertama kali berkunjung, ia mengaku kalau waktu itu sempat heboh.
![Massa yang tergabung dalam MBG Watch melakukan demonstrasi di depan Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu (10/6/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/10/23866-demo-tolak-mbg-demo-mbg-aksi-tolak-mbg.jpg)
Bendahara Negara menjelaskan kalau itu dilakukan karena pihaknya khawatir dengan penggunaan anggaran untuk MBG. Hanya saja eksekusi tetap dilakukan oleh Kepala BGN, yang saat itu masih dijabat Dadan Hindayana sebelum menjadi tersangka korupsi MBG.
Purbaya juga mengakui kalau MBG adalah program yang bagus di atas kertas. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun ikut mengaudit program tersebut.
"Dulu kan saya enggak boleh masuk bahkan, tapi sekarang kan diperbaiki," imbuhnya.
Bahkan Kemenkeu kini bisa ikut mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, (SPPG) di daerah lewat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Jika ada yang menyimpang, Purbaya bisa langsung menindaklanjuti.
"Yang jelek-jelek saya akan laporkan ke BGN, untuk dia ambil tindakan. Nah kalau (BGN) enggak ambil tindakan dalam keadaan seperti itu, baru saya bisa potong anggarannya," timpal dia.
Lebih lanjut Purbaya mengklaim kalau MBG pasti memiliki banyak kelemahan karena itu adalah program baru dari Pemerintah. Makanya saat itu pimpinan BGN dinilainya belum menyadari kelemahan yang ada.
"Sekarang sudah disadari dan akan diperbaiki. Jadi enggak apa-apa. Itu program yang bagus. Kita jalankan ke depan. Yang penting pelaksanaannya lebih ketat. Lebih dimonitor sekarang. Kami sudah akan monitor, dan kepala BGN yang baru setuju, minta Keuangan ikut monitor," tegas Purbaya.