REGIONAL:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan ekspor listrik ke Singapura masih terkendala negosiasi penetapan harga yang saling menguntungkan.
- Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura membahas kerja sama energi ini di Jakarta pada Senin, 6 Juli 2026.
- Proyek strategis ini mencakup perdagangan listrik, penangkapan karbon, serta investasi besar yang berpotensi menyerap ratusan ribu lapangan kerja.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan rencana ekspor listrik ke Singapura.
Menurut Bahlil, kelanjutan kerja sama energi kedua negara saat ini masih terganjal kesepakatan harga. Ia berharap negosiasi tersebut menghasilkan tarif yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Hal itu disampaikan Bahlil usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (6/7/2026). Dalam pertemuan kedua kepala negara turut menyinggung kerjasama di sektor energi.
"Terkait dengan listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tapi kan kita masih negosiasi tentang harga. Dan regulasi kita kan memang harga itu ada di pemerintah. Kita pengen ada win-win, saling menguntungkan," ujar Bahlil.
Ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus memberikan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak. Menurut Bahlil, pembahasan saat ini hanya tinggal menyepakati harga yang saling menguntungkan.
"Nah, oleh karena saling menguntungkan, tinggal di titik itu saja. Kalau sudah ada pembahasan. Tapi saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu kok. Kita pengen semuanya harus punya manfaat yang, yang win-win-lah untuk kedua belah pihak," katanya.
Meski demikian, Bahlil enggan menyebutkan harga yang diinginkan pemerintah dalam kerja sama tersebut.
"Nantilah, itu masih belum bisa di ini-kan," ujarnya.
Untuk diketahui kerjasama energi antara Indonesia dan Singapura bagian dari pengembangan industri hijau di kawasan Asia Tenggara yang termuat dalam tiga nota kesepahaman (MoU). Dalam kerja sama tersebut pemerintah menggodok pembentukan task force atau satuan tugas khusus dengan pemerintah Singapura.
Adapun tiga MoU tersebut meliputi perdagangan listrik lintas batas (Cross Border Electricity Trade/CBET), penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS), serta pembangunan Kawasan Industri Berkelanjutan (Sustainable Industrial Zone/SIZ).
Melalui MoU tersebut, Singapura menyepakati impor listrik rendah karbon sebesar 2 gigawatt (GW) dari Indonesia. Kerja sama ini diproyeksikan menarik investasi dalam jumlah besar. Pemerintah memperkirakan potensi investasi untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mencapai USD 30 miliar hingga USD 50 miliar.
Selain itu, investasi sebesar USD 2,7 miliar berpeluang masuk untuk pengembangan industri manufaktur panel surya dan baterai.Dari sisi ketenagakerjaan, proyek-proyek strategis ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 418 ribu lapangan kerja baru yang tersebar di sektor manufaktur, konstruksi, hingga operasional dan pemeliharaan.
TERPOPULER