Plastik Murah China Kepung RI, Industri Petrokimia Terancam Tumbang

Suara.com - Industri petrokimia nasional menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, produk bahan baku plastik impor asal China membanjiri pasar domestik dengan harga yang diduga hasil praktik dumping. Di sisi lain, mahalnya harga gas industri membuat produsen dalam negeri semakin sulit bersaing.

Kondisi tersebut mulai menggerus keuntungan perusahaan, menekan utilisasi pabrik, hingga memicu pengurangan jam operasional di sejumlah industri. Pelaku usaha pun mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan pengamanan perdagangan sebelum tekanan tersebut berkembang menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperburuk iklim investasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengatakan lonjakan impor bahan baku plastik seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), dan polyethylene terephthalate (PET) dari China semakin sulit dibendung.

"Impor bahan baku plastik dari China naik cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya jauh lebih murah dibandingkan produk lainnya," ujar Fajar di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, perang harga tersebut membuat ruang keuntungan produsen nasional semakin menyempit. Bahkan untuk produk PET dan PVC, produsen dalam negeri terpaksa mengalihkan penjualan ke pasar ekspor dengan margin yang sangat tipis hanya untuk menjaga utilisasi pabrik.

Di tengah tekanan tersebut, industri juga masih dibebani tingginya harga gas yang belum memperoleh kepastian skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sementara harga gas non-HGBT yang mencapai sekitar US$13 per MMBtu dinilai membuat biaya produksi Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara pesaing.

"Kalau tidak segera ada kebijakan, utilisasi industri hulu akan terus turun. Margin keuntungan semakin tipis dan daya saing industri nasional semakin melemah," katanya.

Ironisnya, tekanan tersebut muncul ketika kebutuhan bahan baku plastik nasional masih sangat besar. Permintaan polyethylene (PE) di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 2 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi domestik baru sekitar 1,2 juta ton, sehingga impor masih mencapai 800-900 ribu ton.

Kondisi serupa terjadi pada polypropylene (PP). Kebutuhan nasional mencapai sekitar 2,1 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 900 ribu ton, membuat impor masih berada di kisaran 1,2 juta ton setiap tahun.

Ketergantungan impor yang tinggi tersebut menjadikan Indonesia pasar empuk bagi limpahan produk murah dari China, terutama setelah perubahan arus perdagangan global membuat ekspor Negeri Tirai Bambu semakin agresif memasuki berbagai negara.

Dampaknya mulai terasa di sektor industri. Sejumlah perusahaan memang belum melakukan PHK, namun telah mengurangi jam kerja karyawan akibat menurunnya aktivitas produksi.

"Yang sebelumnya bekerja dengan sistem shift sekarang berubah menjadi sistem harian. Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK. Sementara sektor pendukung seperti logistik, bongkar muat, dan jasa lainnya sudah mulai mengalami penurunan aktivitas," ujar Fajar.

Ia mengatakan pelaku industri sebenarnya tengah mempertimbangkan pengajuan instrumen anti-dumping. Namun proses tersebut membutuhkan data resmi serta koordinasi lintas kementerian yang selama ini dinilai berjalan lambat.

Karena itu, Inaplas meminta pemerintah segera memimpin langkah pengamanan perdagangan melalui percepatan proses Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) agar industri nasional tidak semakin terpuruk.

"Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan," tegasnya.

Selain menggerus keuntungan perusahaan, Fajar menilai praktik dumping juga mulai memengaruhi minat investasi di sektor petrokimia. Investor dinilai akan memilih menunda ekspansi hingga terdapat kepastian perlindungan terhadap industri domestik.

"Kalau dumping terus dibiarkan, investasi baru bisa tertunda sampai setelah 2030. Masalahnya, sebelum investasi itu datang, industri yang sudah ada bisa lebih dulu rontok," ujarnya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai praktik dumping tidak hanya menekan harga jual produk dalam negeri, tetapi juga mengurangi kemampuan industri untuk berinvestasi dan memperluas kapasitas produksi.

Menurut Yusuf, praktik tersebut memicu price undercutting dan price suppression yang membuat margin keuntungan terus menyusut sehingga utilisasi pabrik ikut menurun.

"Jika tekanan impor murah terus berlangsung, penghentian produksi, PHK, hingga deindustrialisasi akibat ketergantungan impor akan semakin sulit dihindari," katanya.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penerapan Bea Masuk Anti-Dumping harus dilakukan secara hati-hati agar tidak justru membebani industri hilir yang masih membutuhkan bahan baku impor.

"BMAD bukan untuk menutup impor, tetapi memulihkan persaingan yang sehat. Kebijakannya harus menjaga keseimbangan antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir," ujarnya.

Ia menambahkan perlindungan perdagangan saja belum cukup. Pemerintah juga perlu mempercepat reformasi biaya energi melalui penurunan harga gas industri agar produsen domestik mampu bersaing secara berkelanjutan dengan produk impor.