Investor Mulai Cemas, Mengapa Kekosongan Gubernur BI Picu Kekhawatiran Independensi?

Suara.com - Kekosongan kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah pengunduran diri Perry Warjiyo mulai memunculkan alarm di kalangan pelaku pasar. Bukan sekadar soal siapa penggantinya, investor kini lebih mencemaskan apakah bank sentral masih mampu menjaga independensinya di tengah dinamika politik dan ekonomi.

Kekhawatiran tersebut muncul karena independensi BI selama ini dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, hingga mempertahankan kepercayaan investor. Ketika posisi orang nomor satu di BI belum terisi secara definitif, pasar mulai mempertanyakan arah kebijakan moneter ke depan.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan perhatian investor saat ini bukan hanya tertuju pada figur pengganti Perry Warjiyo, melainkan pada jaminan bahwa BI tetap berdiri sebagai lembaga yang independen.

"Yang paling utama itu terkait independensi BI. Ada kekhawatiran apabila pengunduran diri Pak Perry dikaitkan dengan dorongan dari pemerintah atau pihak lain. Selama ini BI merupakan lembaga yang independen, sehingga ketika terjadi pengunduran diri tentu muncul kekhawatiran tersebut," ujar Fikri kepada Suara.com.

Menurutnya, ketidakpastian akan semakin besar apabila posisi Gubernur BI dibiarkan kosong terlalu lama atau diisi oleh sosok yang dinilai memiliki kedekatan politik. Kondisi tersebut berpotensi memicu perubahan persepsi risiko terhadap Indonesia.

"Kalau posisi itu kosong terlalu lama atau digantikan sosok yang kurang independen, tentu bisa menjadi perhatian pasar. Namun saat ini kita masih menunggu siapa penggantinya karena belum ada kepastian," katanya.

Ancaman Dana Asing Keluar

Kekhawatiran terhadap independensi BI dinilai tidak berhenti pada aspek psikologis pasar. Jika kepercayaan investor mulai terkikis, dampaknya dapat menjalar ke berbagai instrumen keuangan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai keraguan terhadap independensi maupun konsistensi kebijakan BI dapat memicu lonjakan volatilitas di pasar saham, obligasi, maupun nilai tukar rupiah.

"Jika independensi atau konsistensi kebijakan dipertanyakan, volatilitas pada IHSG, rupiah, maupun Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi meningkat karena investor akan meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi," ujarnya.

Artinya, investor asing berpotensi menahan ekspansi bahkan mengurangi eksposur di Indonesia apabila melihat risiko kebijakan meningkat. Kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap rupiah dan mendorong kenaikan imbal hasil surat utang negara.

Pandangan serupa disampaikan Senior Economist DBS Bank Radhika Rao. Menurutnya, perubahan kepemimpinan di bank sentral merupakan salah satu indikator penting yang selalu dipantau investor global karena berkaitan langsung dengan kredibilitas kebijakan moneter.

"Ke mana arahnya dan bagaimana arah kebijakan secara umum? Saya pikir perubahan kelembagaan merupakan sesuatu yang juga diperhatikan dengan saksama oleh investor asing," katanya.

Emiten Berutang Dolar Paling Rentan

Efek domino dari hilangnya kepercayaan terhadap BI juga berpotensi dirasakan dunia usaha.

Nafan menjelaskan sektor yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dan arus modal asing akan menjadi kelompok pertama yang merasakan tekanan. Di sisi lain, pelemahan rupiah dapat memperbesar beban emiten yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing.

"Rupiah yang melemah juga dapat meningkatkan beban bagi emiten dengan kewajiban dalam mata uang asing," ujarnya.

Situasi tersebut berpotensi menekan kinerja sejumlah perusahaan, terutama yang memiliki eksposur utang dolar dalam jumlah besar.

Investor Disarankan Hindari Agresivitas

Di tengah ketidakpastian tersebut, Fikri menyarankan investor ritel untuk lebih berhati-hati. Strategi investasi jangka panjang dinilai belum ideal hingga kepastian mengenai Gubernur BI definitif diperoleh.

"Strateginya mungkin lebih ke hit and run atau transaksi jangka pendek. Investor perlu lebih intens mencermati pergerakan pasar. Untuk investasi jangka panjang, sebaiknya jangan terlalu agresif terlebih dahulu sampai situasinya lebih jelas," katanya.

Ia juga menilai pasar akan lebih nyaman apabila pemerintah memilih figur yang berasal dari internal BI. Rekam jejak sebagai bankir sentral dianggap lebih mampu menjaga kepercayaan investor dibanding figur yang memiliki kedekatan dengan politik.

"Kuncinya adalah independensi dan rekam jejak. Kalau sosok yang dipilih mampu menunjukkan bahwa dia benar-benar independen, pasar akan lebih percaya. Sebaliknya, jika tidak, dampaknya bisa meluas terhadap seluruh aset keuangan Indonesia," ujar Fikri.

Destry Pastikan Kebijakan BI Tak Berubah

Di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar, Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti memastikan arah kebijakan bank sentral tetap berjalan seperti sebelumnya.

Destry menegaskan dirinya menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur BI sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia hingga gubernur definitif ditetapkan. Menurutnya, pergantian kepemimpinan tidak mengubah sikap kebijakan BI.

Ia memastikan BI tetap memprioritaskan stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, serta menjaga sektor eksternal melalui intervensi di pasar valuta asing, termasuk pasar spot, DNDF, dan NDF.

Selain itu, BI tetap memperkuat koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta melanjutkan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pembiayaan UMKM, ekonomi syariah, dan ekonomi hijau.

Meski demikian, penegasan tersebut belum sepenuhnya menghapus perhatian pasar. Selama kursi Gubernur BI belum terisi secara definitif, pelaku pasar diperkirakan masih akan terus mencermati proses pemilihan pemimpin baru bank sentral sebagai penentu arah kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.