Pemerintah Tantang Pembiayaan UMKM Tembus Rp2.000 Triliun

Suara.com - Pemerintah menaikkan target pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Rp2.000 triliun. Target tersebut menjadi tantangan baru bagi Kementerian UMKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembiayaan UMKM saat ini berada di kisaran Rp1.500 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih dapat ditingkatkan, terutama dengan memperluas pembiayaan kepada kelompok usaha yang berada di antara UMKM dan perusahaan besar.

Airlangga menyampaikan target tersebut dalam acara UMKM Finance Summit di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

"Naik ke Rp2.000 triliun. Kalau kita dari KUR kan siram Rp370 sampai Rp400 triliun," kata Airlangga.

Menurut dia, pembiayaan UMKM tidak seharusnya hanya terkonsentrasi pada kredit berskala kecil. Pemerintah juga perlu mendorong pembiayaan bagi usaha yang sudah berkembang agar mampu masuk ke level yang lebih tinggi.

Airlangga mengungkapkan, total kredit perbankan saat ini mencapai sekitar Rp9.000 triliun. Jika menggunakan porsi ideal pembiayaan UMKM sebesar 30 persen, maka potensi pembiayaan untuk sektor tersebut sebenarnya dapat mencapai Rp3.000 triliun.

Namun, pemerintah menilai lonjakan dari Rp1.500 triliun menjadi Rp3.000 triliun terlalu besar jika dilakukan sekaligus. Karena itu, target Rp2.000 triliun dipilih sebagai sasaran antara.

"Kalau 30% kan berarti Rp3.000 triliun. Loncat dari 1.500 ke 3.000 itu kan loncat 100%. Jadi, gimana kalau kita turunkan ke Pak Maman, Rp2.000 triliun?" ujarnya.

Airlangga juga menyoroti persoalan hollow in the middle, yakni kelompok usaha yang berada di antara UMKM dan perusahaan besar tetapi belum memiliki akses pembiayaan dan pasar yang memadai untuk berkembang lebih jauh.

Menurutnya, kelompok usaha tersebut perlu mendapat perhatian agar kesenjangan antara perusahaan yang mengakses pasar modal dan usaha yang masih bergantung pada pembiayaan nonpasar modal dapat dipersempit.

"Yang tengah yang kosong ini yang harus didorong untuk naik ke atas," ujarnya.

Target tersebut langsung disambut Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Ia menyatakan kementeriannya siap menyusun sejumlah skenario untuk mengerek pembiayaan UMKM hingga Rp2.000 triliun pada tahun depan.

Maman mengatakan tantangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk dengan OJK, untuk menentukan langkah yang diperlukan agar target pembiayaan dapat direalisasikan.

Meski pemerintah mendorong ekspansi pembiayaan, Maman mengingatkan agar peningkatan kredit tidak sekadar mengejar pertumbuhan nominal.

Menurutnya, akses pembiayaan harus berjalan beriringan dengan kemampuan UMKM memproduksi dan menjual barang. Jika tidak, tambahan kredit justru berpotensi menjadi masalah baru bagi pelaku usaha maupun industri perbankan.

"Jangan sampai malah jadi kredit macet, barangnya enggak laku retur dan dampaknya menjadi kredit macet dan NPL menjadi tinggi," kata Maman.

Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya perlu membuka keran kredit, tetapi juga memastikan UMKM memiliki pasar yang cukup untuk menyerap produk yang dihasilkan.

Di sisi lain, OJK melihat masih terdapat ruang besar untuk memperluas pembiayaan UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan penyaluran kredit kepada UMKM dari keseluruhan industri jasa keuangan telah mencapai Rp1.948 triliun.

"Ini tentunya terus menunjukkan pertumbuhan," ujar Friderica.

Namun, tantangan pembiayaan UMKM tidak berhenti pada persoalan ketersediaan dana. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan.

Friderica mengungkapkan, baru 3,51% unit usaha yang memiliki laporan keuangan.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah ketika pemerintah ingin meningkatkan pembiayaan UMKM hingga Rp2.000 triliun. Tanpa pencatatan keuangan yang memadai, pelaku usaha akan lebih sulit dinilai kelayakan kreditnya oleh lembaga keuangan.