Sosok Suami Raabi'atul Adawiyyah yang Memegang Kunci Ekonomi Brunei Hingga 2035

Suara.com - Nama Pengiran Raabi'atul Adawiyyah mendadak ramai diperbincangkan setelah Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, secara resmi mencabut seluruh gelar kerajaan yang disandangnya.

Berdasarkan pengumuman resmi dari Kantor Grand Chamberlain pada tanggal 8 Agustus 2026, pencabutan gelar bangsawan tersebut dilakukan karena adanya perilaku yang dinilai tidak pantas bagi seorang anggota keluarga kerajaan.

Sebelum insiden ini, Raabi'atul dikenal luas dengan gelar kebangsawanan penuh, yakni Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah.

Meski gelar istrinya dicabut secara penuh, posisi strategis kementerian yang dipegang oleh sang suami, Pangeran Abdul Malik, sama sekali tidak mengalami perubahan.

Pernikahan Mewah yang Pernah Menjadi Sorotan Dunia

Pangeran Abdul Malik dan Raabi'atul Adawiyyah resmi bertunangan pada 11 Januari 2015. Pernikahan mereka yang digelar pada bulan April 2015 mencuri perhatian global karena dirayakan dengan sangat meriah selama sepuluh hari berturut-turut, mulai dari tanggal 5 hingga 16 April.

Rangkaian upacara megah tersebut melibatkan Majlis Istiadat Berbedak Pengantin Diraja di Istana Nurul Iman, di mana keluarga memberikan berkah dengan bedak dan minyak wangi tradisional.

Prosesi akad nikah dilangsungkan dengan khidmat di Masjid Omar Ali Saifuddien. Resepsi puncaknya dihadiri oleh jajaran tamu kehormatan luar negeri, termasuk penguasa dari Malaysia seperti Sultan Pahang, Sultan Terengganu, Sultan Johor, Sultan Perak, Sultan Selangor, hingga Pangeran Saud bin Abdul Muhsin Al Saud dari Arab Saudi.

Selama masa pernikahan mereka yang menetap di Istana Nurul Iman, pasangan ini dikaruniai empat orang putri yang semuanya menyandang gelar Yang Amat Mulia Pengiran Anak.

Keempat putri tersebut adalah Muthee'ah Raayatul Bolqiah (lahir 2016), Fathiyyah Rafaahul Bolqiah (lahir 2018), Khaalishah Mishbaahul Bolqiah (lahir 2020), dan Nabeelah Najmul Bolqiah (lahir 2025). Raabi'atul sebelumnya juga kerap mendampingi suaminya dalam berbagai acara resmi kerajaan maupun pertemuan diplomatik.

Profil Pangeran Abdul Malik

Dilahirkan pada 30 Juni 1983, Pangeran 'Abdul Malik ibni Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah adalah putra ketiga dan anak keenam dari Sultan Hassanal Bolkiah dengan istri pertamanya, Ratu Saleha.

Ia menerima pendidikan awalnya secara privat di Istana Nurul Iman dan Brunei Malay Teachers Association School, sebelum akhirnya meraih gelar Bachelor of Arts in Educational Studies dengan predikat second upper class honours dari Universiti Brunei Darussalam pada 30 Oktober 2008.

Di balik statusnya sebagai pangeran, Abdul Malik merupakan figur sentral dalam roda pemerintahan dan pengelolaan kekayaan negara.

Sejak April 2011, ia telah diangkat menjadi anggota Privy Council (Dewan Penasihat Raja). Ia juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua 1 di Jabatan Adat Istiadat Negara.

Kariernya semakin bersinar ketika pada 1 Maret 2013 ia ditunjuk sebagai Ketua Komite Jawatankuasa Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Melalui yayasan ini, Pangeran Malik memegang kendali atas portofolio kesejahteraan bernilai masif, investasi sosial, dan program pengembangan ekonomi akar rumput di Brunei.

Pada perombakan kabinet (reshuffle) besar-besaran bulan Juni 2026, Sultan Hassanal Bolkiah memberikan kepercayaan yang lebih besar dengan mengangkat Pangeran Abdul Malik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Memegang Kendali Ekonomi Melalui Wawasan Brunei 2035

Sebagai Menteri di JPM, Pangeran Abdul Malik mengawasi langsung berbagai portofolio yang bertugas mendorong hilirisasi industri dan pembentukan klaster ekonomi baru. Hal ini sejalan dengan strategi nasional Wawasan Brunei 2035 yang bertujuan melepaskan ketergantungan mutlak negara tersebut dari sektor minyak dan gas bumi.

Strategi nasional Wawasan 2035 bertumpu pada tiga pilar utama, yakni menciptakan rakyat yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi, menjamin kualitas hidup masyarakat masuk dalam jajaran 10 besar dunia, serta membangun ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan dengan pendapatan per kapita tinggi melalui sektor non-migas.

Untuk merealisasikan visi tersebut, Pangeran Abdul Malik turun langsung memantau beberapa proyek raksasa, di antaranya:

• Sektor Petrokimia & Pupuk: Meliputi perluasan Brunei Fertilizer Industries (BFI) di kawasan SPARK yang memproduksi amonia dan urea untuk pasar global, serta proyek kilang raksasa Hengyi Industries di Pulau Muara Besar yang difokuskan pada produksi bahan bakar premium.
• Logistik & Konektivitas Maritim: Memimpin modernisasi Muara Port Company (MPC) guna menjadikan pelabuhan tersebut sebagai pusat logistik utama di kawasan BIMP-EAGA, yang sangat krusial bagi ekspor komoditas non-migas.
• Industri Halal & Ketahanan Pangan: Mengawal ekspansi Brunei Halal Brand untuk memosisikan Brunei sebagai pemimpin global dalam sertifikasi dan produksi makanan halal, serta mendorong budidaya akuakultur berteknologi tinggi untuk menekan angka impor pangan.