Siapa Sardjito? Kandidat Bos Bursa Mineral Pilihan Prabowo

Suara.com - Nama M. Sardjito mencuat sebagai calon kepala eksekutif pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Sardjito untuk mengisi posisi tersebut di bawah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan nama Sardjito telah diterima DPR dan selanjutnya akan menjalani proses di Komisi XI DPR.

“Namanya itu Pak M Sardjito yang nantinya akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI,” kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Puan menjelaskan, proses pencalonan Sardjito akan berjalan bersamaan dengan sejumlah agenda sektor keuangan lainnya di DPR, termasuk proses pemilihan atau persetujuan deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Lantas Siapa Sardjito?

Sardjito bukan nama baru dalam industri keuangan dan pasar modal Indonesia. Ia pernah menduduki posisi deputi komisioner pengawas pasar modal I OJK pada 2016.

Di OJK, Sardjito juga pernah menangani bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Ia bahkan dipercaya memimpin Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Sebelum bergabung dengan OJK, Sardjito memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan pasar modal. Ia pernah menjabat kepala Biro Investigasi Formal dan Kriminal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan.

Dari sisi pendidikan, Sardjito memiliki latar belakang ekonomi sekaligus hukum. Ia merupakan lulusan sarjana manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian memperoleh gelar MBA bidang keuangan dari Saint Louis University, Amerika Serikat.

Ia juga menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Indonesia (UI) serta magister kenotariatan di Universitas Jayabaya.

Bursa Mineral Disiapkan Prabowo

Pencalonan Sardjito tidak terlepas dari rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Prabowo sebelumnya mengatakan bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan OJK. Pembentukan bursa menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis.

“Kita akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Jika bekerja dengan baik, pada 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo menilai Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi hingga karet.

Namun, menurut dia, harga sejumlah komoditas tersebut justru banyak ditentukan melalui bursa komoditas di negara lain yang bahkan tidak memiliki sumber daya tersebut.

“Kalau mereka (pihak luar) tidak mau bayar harga yang kita pasang, tidak usah beli. Lebih baik komoditas nikel, timah, emas, batu bara kita, gas kita, minyak kita semuanya di tanah untuk anak cucu kita,” ujar Prabowo.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tersebut juga diposisikan sebagai tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).