Netizen Bandingkan Dana Suvenir HUT RI dengan Penanganan Bencana, Ini Kata Menkeu

Suara.com - Belakangan, ruang digital publik diramaikan oleh perbincangan warganet yang menyoroti besaran alokasi anggaran untuk peringatan HUT RI ke-81 Republik Indonesia yang dibandingkan dengan dana awal tanggap darurat untuk penanganan bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketidakpuasan publik ini bermula dari beredarnya rincian pengadaan barang untuk perayaan kemerdekaan yang dinilai cukup fantastis. Sebagian netizen menilai pemerintah seharusnya bisa merelokasi alokasi dana seremonial tersebut untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi warga terdampak bencana alam di wilayah timur Indonesia.

Kritik tajam ini salah satunya dilontarkan secara gamblang oleh warganet. "bisa-bisanya buat suvenir doang enteng keluar duit 22M, giliran buat dana bencana cuma sanggup 44M." tulis akun kun*** di platform media sosial yang kemudian memicu diskusi lanjutan antarpengguna.

Berdasarkan publikasi temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui akun Instagram @sahabaticw, terdapat pos pengadaan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang mengundang pertanyaan.

Pengadaan ini dieksekusi menggunakan metode e-purchasing melalui sistem e-katalog, yang memungkinkan instansi pemerintah melakukan transaksi langsung tanpa melalui proses tender panjang. Rincian pengadaan yang menjadi sorotan mencakup:

1. Pengadaan burung merpati oleh Kemensetneg yang menelan anggaran sebesar Rp305.250.000.
2. Pengadaan suvenir pertama yang dimenangkan oleh penyedia Buana Kencana Sejahtera dengan nilai kontrak Rp2.794.425.000.
3. Pengadaan suvenir kedua yang juga dieksekusi oleh perusahaan Buana Kencana Sejahtera senilai Rp8.824.500.000.
4. Pengadaan suvenir ketiga dengan penyedia Nusantara Dharma Optima yang nominalnya mencapai Rp10.148.175.000.

Secara total, anggaran pengadaan suvenir dari ketiga rincian tersebut menembus angka Rp21.767.100.000. Terdapat pula percakapan netizen yang melampirkan versi catatan vendor berbeda, di mana total anggaran suvenir menyentuh Rp22,4 miliar yang turut melibatkan penyedia seperti Satria Internusa Perkasa dan PT Sarinah.

Lapis Alokasi Dana Pemulihan Gempa NTT

Bergeser ke penanganan darurat bencana gempa bumi di Flores, pemerintah pusat dan daerah sejatinya telah memetakan berbagai skema pendanaan berlapis untuk merespons krisis.

Kritik netizen pada dasarnya berakar dari sorotan terhadap nilai dana awal tanggap darurat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp44 miliar, yang dianggap terlalu kecil dibandingkan biaya perayaan kemerdekaan.

Merujuk pada data operasional kebencanaan, pemerintah telah memproyeksikan beberapa saluran pendanaan di luar dana awal tersebut untuk percepatan pemulihan, di antaranya meliputi:

1. Alokasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp100 miliar yang difokuskan untuk perbaikan infrastruktur vital.
2. Suntikan dana pendamping dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sebesar Rp25 miliar.
3. Rancangan dana rekonstruksi berkelanjutan pascabencana yang diestimasikan akan mencapai sekitar Rp610 miliar.

Klarifikasi dan Respon Kementerian Keuangan

Menanggapi sentimen publik yang terus bergulir, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera meluruskan persepsi mengenai aliran dana tanggap darurat senilai Rp44 miliar tersebut.

Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah anggaran baru yang dialokasikan secara spesifik hanya untuk gempa NTT, melainkan dana tanggap darurat umum untuk seluruh pemerintah daerah yang telah disalurkan sejak awal Agustus sesuai dengan arahan langsung Presiden.

"Ada salah paham salah saya tambah uang Rp44 miliar itu kan, itu tuh sudah Rp44 miliar jumlah yang kita kirim awal Agustus untuk bantuan pemerintah pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden," ungkap Purbaya saat memberikan keterangan resmi di Gedung DPR, Kamis (20/8/2026).

Purbaya menduga para pimpinan daerah di wilayah terdampak mungkin lupa memperhitungkan ketersediaan dana transfer pusat yang baru tersebut.

Sebagai langkah taktis, Kemenkeu telah menginstruksikan pemda di NTT untuk memaksimalkan likuiditas yang sudah ada guna mempercepat distribusi bantuan ke lapangan.

"Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini," urai Purbaya lebih lanjut.

Kementerian Keuangan bersama instansi terkait saat ini tengah berada dalam tahap kalkulasi intensif mengenai nilai kebutuhan riil pascabencana.

"Di pusat mulai mengalkulasi hal itu, dan sedang menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden. Kita menunggu persetujuan Bapak Presiden," pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri dilaporkan juga telah mengajukan besaran anggaran rekonstruksi spesifik kepada Kemenkeu tanpa mengancam postur fiskal nasional.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu (22/8/2026), jumlah korban jiwa atas bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 skala richter di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 87 orang.