Ekonomi RI Tumbuh 5,45%, Airlangga Punya PR Kejar Tambahan 0,55%

Suara.com - Pemerintah menghadapi pekerjaan rumah baru setelah ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,45% pada semester I 2026. Angka tersebut menjadi modal penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang mendekati 6% pada akhir tahun.

Namun, target tersebut menyisakan tantangan. Pemerintah masih harus mencari tambahan tenaga pertumbuhan agar ekonomi tidak berhenti di kisaran 5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemerintah terus mendorong pertumbuhan hingga mendekati 6% pada akhir tahun.

“Semester I ini kita tumbuh 5,45%, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara G20. Jadi menjelang sampai akhir tahun Bapak Presiden meminta kita mendorong supaya mendekati 6% di akhir tahun,” ujar Airlangga dalam keterangannya pada acara SUAR Forum 2026, Selasa (25/8/2026).

Dengan demikian, pemerintah membutuhkan tambahan sekitar 0,55 poin persentase pertumbuhan dari capaian semester I tersebut.

Airlangga menyebut tambahan pertumbuhan itu tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Pemerintah harus mendorong investasi agar tumbuh lebih cepat dibandingkan produk domestik bruto (PDB), sekaligus memastikan investasi tersebut masuk ke proyek yang memiliki nilai tambah tinggi.

“Dan tentu ini bisa menjadi tantangan dan juga harus kerja keras,” katanya.

Untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi, pemerintah kini mengandalkan enam mesin pertumbuhan baru.

Pertama, hilirisasi dan upstreaming yang terus didorong melalui berbagai proyek baru. Pemerintah mencatat sudah terdapat 26 proyek yang melakukan groundbreaking.

Kedua, penguatan ketahanan energi melalui program swasembada energi. Salah satu langkahnya adalah implementasi mandatori biodiesel B50 yang mulai berjalan pada 1 Juli 2026.

Ketiga, pengembangan ekosistem bulion dan bank emas. Pemerintah mencatat ekosistem tersebut kini mengelola sekitar 179 ton emas dengan nilai mencapai Rp360 triliun.

Keempat, pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.

Kelima, pengembangan ekonomi digital, semikonduktor, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Keenam, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Strategi tersebut menunjukkan pemerintah mulai menggeser sumber pertumbuhan dari sekadar mengandalkan konsumsi domestik menuju investasi, industri bernilai tambah, teknologi dan ekspor.

Airlangga menegaskan investasi menjadi salah satu faktor penting untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi menuju 6%.

Namun, investasi yang dibutuhkan bukan sekadar investasi dalam jumlah besar. Pemerintah menginginkan investasi yang mampu menciptakan rantai nilai di dalam negeri.

Artinya, semakin banyak aktivitas produksi, pengolahan, tenaga kerja, hingga pemasok yang dapat terserap di dalam negeri, semakin besar dampaknya terhadap perekonomian.

Selain investasi, pemerintah juga melihat produktivitas sumber daya manusia sebagai sumber pertumbuhan berikutnya.

Pemerintah mendorong program magang bagi 150 ribu lulusan, sementara kapasitas program vokasional ditargetkan mencapai 250 ribu peserta.

Akses pembiayaan juga diperluas melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah bahkan memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha perempuan melalui penurunan bunga pembiayaan PNM Mekaar dari 18% menjadi 8% untuk pembiayaan Rp0 hingga Rp15 juta.

Pemerintah juga membidik ekspor sebagai sumber tambahan pertumbuhan. Namun, tantangannya adalah perang dagang dan perubahan rantai pasok global masih membayangi perekonomian.

Karena itu, pemerintah ingin meningkatkan ekspor barang bernilai tambah sekaligus memangkas biaya logistik.

Di sisi diplomasi ekonomi, Indonesia kini memiliki 25 perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi, sedangkan 13 perjanjian lainnya masih dalam proses perundingan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuka pasar baru bagi produk Indonesia sekaligus memperluas akses pelaku usaha domestik ke pasar internasional.

Ambisi pemerintah tidak berhenti pada target akhir 2026. Untuk 2027, pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Dalam rancangan kebijakan ekonomi 2027, pemerintah mematok inflasi 2,5%, tingkat bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%, dan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS.

Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Pembiayaan diproyeksikan Rp671,2 triliun dengan defisit sekitar 2,4% terhadap PDB.

Pemerintah juga memasang target tingkat pengangguran terbuka 4,30%-4,87%, kemiskinan 6,0%-6,5%, dan rasio gini 0,362-0,367.

Dengan berbagai target tersebut, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan tetap tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki pemerataan.

Airlangga menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita harus bekerja bersama-sama, sehingga dengan bekerja bersama-sama ini apa yang kita capai betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh stakeholders,” ujar Airlangga.

Menurut dia, fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan fiskal yang prudent harus berjalan beriringan dengan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.