Legalitas Jadi Kunci UMKM Naik Kelas, Pemerintah Siapkan Layanan Usaha dalam Satu Lokasi

Suara.com - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini mendapat kemudahan untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi hukum tanpa harus berpindah-pindah loket. Pemerintah akan membawa layanan administrasi hukum langsung ke tengah masyarakat melalui Festival Layanan AHU Berdampak di Bandung, Jawa Barat, pada 29-31 Agustus 2026.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum akan menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi, yakni di Trans Hotel Bandung dan Atrium Trans Mall Bandung.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus memangkas kerumitan birokrasi yang selama ini dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha.

Bagi UMKM, salah satu layanan yang paling relevan adalah pendaftaran Perseroan Perorangan. Selain mendapatkan akses pendaftaran, pelaku usaha juga dapat memperoleh edukasi mengenai beneficial ownership atau pemilik manfaat.

Artinya, pelaku UMKM tidak hanya diarahkan untuk memiliki legalitas usaha, tetapi juga memahami kewajiban administrasi hukum yang melekat setelah usahanya memiliki badan hukum.

Festival tersebut juga menghadirkan layanan konsultasi dan layanan langsung untuk berbagai kebutuhan administrasi hukum yang memenuhi persyaratan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo mengatakan masyarakat dapat membawa persoalan administrasi hukum yang selama ini belum menemukan jalan keluar untuk dikonsultasikan.

"Jangan datang hanya untuk melihat-lihat booth. Kalau ada persoalan administrasi hukum yang belum jelas, datang dan konsultasikan. Kami siapkan ruang untuk membantu masyarakat memahami kebutuhannya dan, sepanjang kewenangan serta persyaratannya terpenuhi, menyelesaikannya di tempat," ujarnya.

Selain legalitas usaha, masyarakat yang memiliki kebutuhan dokumen untuk keperluan lintas negara juga dapat berkonsultasi mengenai layanan apostille.

Layanan tersebut menjadi penting bagi masyarakat yang membutuhkan pengakuan dokumen publik Indonesia untuk digunakan di negara lain.

Tidak hanya itu, Festival Layanan AHU Berdampak juga membuka layanan terkait fidusia, kenotariatan, kewarganegaraan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hingga pencatatan wasiat.

Lima direktorat Ditjen AHU akan hadir dengan layanan unggulan masing-masing sebagai hero service.

Pemerintah juga menyiapkan program "PASTI ADA SOLUSI" Special Edition yang dirancang untuk menangani persoalan aktual masyarakat dengan melibatkan unit maupun pejabat terkait.

Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi umum mengenai prosedur administrasi hukum. Mereka juga memiliki kesempatan memperoleh pendampingan terhadap persoalan yang sedang dihadapi.

Widodo menilai pendekatan tersebut diperlukan untuk mengubah pola hubungan masyarakat dengan birokrasi.