Bos Kripto Buka-Bukaan Soal Masa Depan Aset Digital di Indonesia

Suara.com - Pasar aset digital Indonesia mulai memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan jumlah investor, tetapi mulai diarahkan untuk membangun infrastruktur yang mampu mengakomodasi kebutuhan investor institusi.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Institutional Summit Powered by ICEx Group yang digelar pada 21 Agustus 2026 di Bali sebagai bagian dari Coinfest Asia 2026.

Forum yang digelar oleh ICEx Group, yang terdiri dari Indonesia Crypto Exchange (ICEx), Crypto Asset Clearing International (CACI), dan International Crypto Custodian (ICC), mempertemukan regulator, pelaku pasar, institusi keuangan, penyedia infrastruktur, hingga pemimpin teknologi.

"Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu pasar penting di Asia bagi generasi baru infrastruktur keuangan. Kami melihat pasar aset keuangan digital Indonesia yang semakin besar dan matang, sementara peluang berikutnya jauh lebih luas, mulai dari stablecoin dan tokenized funds hingga real-world assets," ujar Chief Executive Officer ICEx Group Kai Hamza Pang.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya menciptakan inovasi, melainkan membangun infrastruktur, keselarasan regulasi, serta kepercayaan institusi agar peluang tersebut dapat diwujudkan secara bertanggung jawab.

Dorongan terhadap infrastruktur institusional tersebut datang ketika pasar aset kripto Indonesia terus berkembang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor kripto mencapai 22,69 juta orang pada Juni 2026. Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp28,58 triliun.

Pertumbuhan pasar domestik tersebut juga berlangsung ketika harga Bitcoin menguat secara global. Harga Bitcoin meningkat dari sekitar US$65.000 menjadi lebih dari US$80.000 dalam pekan yang sama.

Namun, besarnya jumlah investor dan nilai transaksi dinilai belum cukup untuk membawa aset digital masuk ke level institusional. Infrastruktur yang mendukung transaksi dengan standar institusi menjadi salah satu kebutuhan berikutnya.

Institutional Summit turut menghadirkan sejumlah tokoh yang terlibat dalam pembentukan arah kebijakan ekonomi dan sektor keuangan Indonesia, di antaranya Ketua Komisi XI DPR RI Dr. Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso.

Executive Director Dewan Ekonomi Nasional Pantro Pander Silitonga juga memberikan keynote mengenai agenda Indonesia dalam membangun pusat keuangan internasional dan peluangnya terhadap ekosistem keuangan nasional.

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah tokenisasi aset. Rizky Indraprasto, Finance and Risk Management Director ICEx Group, yang memoderatori sesi "Tokenization in Asia: Which Assets Will Actually Scale?", mengatakan keberhasilan tokenisasi tidak bisa hanya diukur dari kemampuan sebuah aset untuk ditempatkan di jaringan blockchain.

"Pertanyaan terpenting mengenai tokenisasi bukan lagi apakah aset dapat ditempatkan secara on-chain, tetapi apakah aset tersebut dapat mencapai adopsi institusional yang nyata," ujar Rizky.

Menurut dia, pengembangan tokenisasi harus mempertimbangkan faktor di luar teknologi, termasuk likuiditas, penyelesaian transaksi, regulasi, distribusi, serta kebutuhan institusi yang akan menggunakan produk tersebut.

Pandangan serupa disampaikan Managing Director BitGo Abel Seow. Menurutnya, adopsi institusional membutuhkan infrastruktur yang dapat dipercaya oleh institusi.