Belanja Negara Bisa Cetak Rekor Rp4.000 Triliun, Ini Sektor yang Jadi Prioritas

Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan belanja negara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bisa mencapai Rp4.000 triliun. Jika menembus level itu, maka menjadi belanja negara tertinggi sepanjang sejarah.

Suahasil mengatakan pemerintah saat ini masih membahas RAPBN 2027 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rancangan tersebut, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Tahun 2027, kita sedang mendesain APBN untuk 2027. Saat ini kita berada di tengah-tengah pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan APBN yang kita desain dalam bentuk RAPBN adalah dengan defisit di angka 2,4 persen dari PDB dengan komposisi belanja seperti di atas, seperti di kolomnya di atas," ujar Suahasil dalam acara Antara Business Forum di Jakarta, Kamis (23/9/2026).

Menurut Suahasil, besarnya anggaran belanja negara tersebut tidak hanya menunjukkan peningkatan nominal belanja pemerintah. Anggaran yang besar juga membawa tanggung jawab untuk memastikan belanja memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"RAPBN 2027 kita desain sehingga kemungkinan besar ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp4.000 triliun," ujarnya.

Suahasil menekankan belanja negara harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, hingga konektivitas.

"Ini bukan hanya sekadar belanja yang besar, tetapi juga adalah tanggung jawab yang besar. Yang seperti saya katakan tadi, dia harus bisa menyentuh titik-titik yang meningkatkan mutu modal manusia," kata Suahasil.

Ia menyebut sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah, antara lain peningkatan produktivitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pembangunan konektivitas infrastruktur.

"Program peningkatan produktivitas, program kesehatan, program pendidikan, program untuk memberikan perlindungan sosial, program untuk memastikan konektivitas infrastruktur," ujarnya.

Suahasil juga menekankan belanja pemerintah perlu disinergikan dengan investasi dan sektor keuangan agar mampu memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, APBN hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan aktivitas perekonomian nasional. Karena itu, besarnya belanja negara harus mampu menjadi katalis bagi konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

"Pertanyaannya bagaimana Rp3.800 triliun mendorong household consumption, bisa menjadi katalis untuk investasi, bisa mendorong ekspor, dan juga melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," kata Suahasil.

Sebagai gambaran, total belanja APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp3.842 triliun. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun ini diperkirakan berada di kisaran Rp25.000 triliun.

Untuk 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Suahasil mengatakan target tersebut membutuhkan pertumbuhan investasi sekitar 7 persen atau lebih.

"Untuk tahun depan kita memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen dengan investasi yang perlu tumbuh di sekitar 7 persen, kalau bisa lebih. Ini menjadi PR yang sangat besar, karena itu kemudian berbagai macam elemen di dalam pembangunan kita harus bersinergi, harus bekerja sama," pungkasnya.