Manufaktur Kembali Jadi Motor Ekonomi, Tapi Pengusaha Masih Tahan Investasi

Suara.com - Industri manufaktur kembali menjadi motor utama perekonomian Indonesia setelah lebih dari satu dekade pertumbuhannya tertinggal dari ekonomi nasional. Namun, momentum tersebut belum sepenuhnya diikuti keberanian dunia usaha untuk berekspansi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indeks Produksi Industri Manufaktur tumbuh 5,32% pada kuartal II 2026. Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29%.

Capaian tersebut menjadi titik balik setelah sepanjang 2012-2024 pertumbuhan industri konsisten berada di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

"Furniture, alas kaki, tekstil, dan makanan-minuman adalah sektor yang dua tahun lalu identik dengan pemutusan hubungan kerja. Sekarang justru memimpin pertumbuhan," kata Agus dalam ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Saat ini industri manufaktur menyerap 19,99 juta tenaga kerja dan menyumbang Rp1.102,88 triliun terhadap PDB. Sektor tersebut juga menyumbang 82,18% dari total ekspor Indonesia pada Januari-Juli 2026 yang mencapai US$137,26 miliar.

Dari 15 subsektor industri pengolahan, sebanyak 14 subsektor mencatat pertumbuhan. Namun, tidak seluruh sektor menikmati momentum tersebut.

Sektor karet dan plastik masih tertekan dengan kontraksi hingga 7%. Agus menyebut sektor tersebut sensitif terhadap harga minyak serta serbuan barang impor murah.

Masalah lain justru datang dari dalam negeri. Utilisasi kapasitas industri baru mencapai 64,81% pada kuartal I 2026. Artinya, sekitar sepertiga kapasitas produksi industri masih belum digunakan.

"Sepertiga kapasitas kita masih menganggur. Ini ruang tumbuh yang bisa kita manfaatkan tanpa perlu investasi baru," ujar Agus.

Di sisi lain, minat investasi pelaku usaha masih tertahan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengungkapkan survei APINDO pada pertengahan 2026 menunjukkan 58% pelaku usaha menilai kondisi bisnis pada semester I masih stagnan.

Bahkan, 67% responden belum memiliki rencana melakukan investasi baru dalam 12 bulan ke depan.

"Confidence mulai membaik, tetapi mayoritas pelaku usaha masih mengambil posisi wait and see," kata Aviliani.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan menggunakan APBN untuk mendorong aktivitas ekonomi dan investasi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Hingga Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2% dari target, tumbuh 25,4% secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun dengan defisit APBN sebesar 0,93% terhadap PDB.

Untuk 2027, pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar 2,4% PDB sembari mengejar pertumbuhan ekonomi 6%. Pemerintah menyebut pendekatan tersebut sebagai konsolidasi fiskal yang tetap berpihak pada pertumbuhan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketidakpastian global masih menjadi ancaman terhadap investasi. Geopolitik dinilai berpotensi mengganggu investasi, energi hingga logistik.

Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,45% pada semester I 2026, dengan realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun. Namun, biaya logistik nasional masih berada di sekitar 14% dari PDB.

"Kalau kita targetkan 10 persen saja, itu perbaikan terhadap perekonomian nasional yang signifikan. Ini salah satu low hanging fruit yang harus kita kejar," kata Airlangga.

Di tengah peluang investasi di sektor teknologi, pusat data dan kecerdasan buatan, dunia usaha masih meminta kepastian kebijakan. Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan persoalan utama bukan semata-mata kurangnya kebijakan, tetapi konsistensi pemerintah dalam menjalankannya.

"Kalau kita buka tutup, sampai pintunya tutup, itu yang paling menyulitkan. Masalah ini bisa terselesaikan kalau ada konsistensi," ujar Shinta.

Ia juga menyoroti pergeseran investasi dari sektor padat karya menuju padat modal yang berpotensi membatasi penyerapan tenaga kerja. APINDO pun mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Reporter: Fika Nur Rizki