Pemerintah Kucurkan Insentif Pajak hingga Kredit ke Industri Furnitur

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) guna menjaga daya beli pekerja serta menopang keberlangsungan industri furnitur nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dukungan fiskal ini diberikan untuk meringankan beban industri furnitur yang saat ini didominasi oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah.  

"Oleh karena itu pemerintah menyediakan dukungan fiskal bagi industri furniture, antara lain insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan yang berlaku, serta akses pembiayaan melalui kredit industri padat karya," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan di pameran furnitur internasional IFINA, dikutip Jumat (25/9/2026).

Airlangga memaparkan bahwa struktur industri furnitur nasional memang membutuhkan perhatian dan intervensi kebijakan dari pemerintah karena mayoritas pelakunya adalah industri kecil dan menengah (IKM).

"Struktur industri nasional saat ini masih didominasi oleh industri kecil dan menengah, hampir 99,79% dari 4,45 juta unit usaha dan serapannya adalah 65,52% daripada total tenaga kerja industri," terang Airlangga.  

Selain insentif pajak dan akses kredit, peningkatan daya saing juga terus didorong melalui bantuan teknologi.

"Dukungan peningkatan daya saing juga diberikan dengan program restrukturisasi permesinan dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fasilitasi promosi ekspor guna mendukung tercapainya perluasan pasar," imbuhnya.  

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menekankan pentingnya intervensi pemerintah karena industri ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar.  

"Kebijakan saja rasanya tidak cukup, karena industri ini telah menghidupi paling tidak 960.000 tenaga kerja dan sebagian besar adalah UKM padat karya," ungkap Edi Prio Pambudi.  

Besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema penanganan yang lebih komprehensif hingga ke tingkat kepresidenan.  

"Pemerintah sudah mendesain, kemarin Bapak Presiden juga sudah menyelenggarakan ratas (rapat terbatas) khusus TPT dan alas kaki, berikutnya kita harapkan nanti menjadi furnitures juga menjadi jangkauan," pungkas Edi.

Diketahui interzum jakarta, International Hardware Fair Indonesia (IHF Indonesia), dan IFFINA+ powered by imm cologne resmi diselenggarakan pada 24–27 September 2026.

Keempat pameran ini menghadirkan lebih dari 500 exhibitor, membentuk satu destinasi B2B yang mencakup material, komponen, hardware, hingga furnitur jadi.

Diselenggarakan oleh Nine Koeln Indonesia, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) sebagai mitra industri dan co-organiser IFFINA+ powered by imm cologne, ketiga pameran ini menghubungkan sisi hulu dan hilir industri furnitur melalui satu platform yang sama.